Home / Natuna News / Kunjungan DPD RI ke Pulau Laut

Kunjungan DPD RI ke Pulau Laut

Kabupaten Natuna merupakan wilayah paling utara yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan berbagai kelebihan baik dibidang Sumber Daya Alam, keindahan alam yang mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Namun bentuk geografis Kabupaten Natuna yang merupakan daerah kepulauan menjadi salah satu penghambatan dalam percepatan pembangunan saat ini.

Kunjungan DPD RI ke Pulau LautDemikian disampaikan Bupati Natuna melalui Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Drs. Minwardi dalam sambutannya pada acara pertemuan Pansus Perbatasan Negara DPD RI dengan masyarakat Kecamatan Pulau Laut, Jumat (1/04) siang di gedung pertemuan Kecamatan Pulau Laut.

Kunjungan DPD RI ke Pulau LautBeliau menambahkan, Kabupaten Natuna memiliki 7 pulau terluar. Salah satunya adalah pulau sekatung dari tiga pulau terluar yang ada di Kecamatan Pulau Laut, pulau terluar memiliki peranan strategis dimana merupakan perbatasan dengan negara lain untuk itu berbagai fasilitas pendukung kehidupan masyarakat I perlu dibangun. Selain itu, hendaknya pemerintah pusat dapat meningkatkan armada pengamanan laut serta pelabuhan sandar, sehingga proses pengamanan dapat dilaksanakan lebih maksimal.

Kunjungan DPD RI ke Pulau LautPemerintah daerah Kabupaten Natuna telah merelokasikan sebanyak 5 Kepala Keluarga ke Pulau Sekatung dengan memberikan kompensasi perbulan sebagai wujud peran serta dalam menjaga keutuhan NKRI. Namun Kabupaten Natuna berharap kunjungan kerja yang dilakukan bukan hanya formalitas belaka, hendaknya hasil kunjungan ini dapat merealisasikan beberapa bentuk pembangunan sarana penunjang ekonomi dan pengamanan bagi wilayah perbatasan di Natuna.

Kunjungan DPD RI ke Pulau LautDalam kesempatan yang sama, wakil ketua Pansus Perbatasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Aida Z. Nasution Ismeth, SE menyatakan tujuan dibentuknya Pansus ini sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada diwilayah perbatasan yang ada di 12 provinsi.

Berbagai kegiatan telah diupayakan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait dan berhasil membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Kunjungan DPD RI ke Pulau LautBanyak permasalah yang ada diwilayah perbatasan dan menjadi isu nasional yaitu kegiatan illegal fishing yang secara langsung berdampak pada semakin berkurangnya hasil tangkap nelayan. Saat ini nelayan local masih menggunakan alat tangkap dan alat-alat tradisional yang sangat berbeda dengan alat tangkap nelayan asing.

Selain permasalahan tersebut, dalam penetapan anggaran, pemerintah provinsi hendaknya tidak hanya melihat jumlah penduduk dan luas daratan suatu wilayah karena untuk wilayah kepulauan memiliki wilayah kerja yang sangat luas ditambah lagi dengan hambatan yang dihadapi berupa perubahan cuaca.

Camat Pulau laut Tabrani,A,Ma.Pd dalam laporannya menyatakan saat ini fasilitas yang ada belum memadai, tidak tersedianya pelabuhan yang yang dapat disandar kapal pelni yang menyebabkan mobilisasi barang kebutuhan masyarakat jadi terhambat.

Selanjutnya diharapkan BNPP dapat memberikan bantuan alat tangkap yang lebih modern sehingga hasil tangkapan masyarakat dapat meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat setempat dapat ditingkatkan. (Ermiza/Alex)

Sumber : Bagian Umum Setda Kab. Natuna (04/04/2011)

Official Site Manager Natuna Regency Website
Jl. Batu Sisir - Bukit Arai, Gedung B Lantai II - P. Senoa, Ranai - Natuna 29783, Indonesia.
Email: natuna@natunakab.go.id, Telp: +62-773-31554, +62-773-31554.
x

Check Also

KUNJUNGAN KERJA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Susi : “Natuna Berhenti Memunggungi Laut, Natuna Berandanya Adalah Laut” Natuna – ...