Pelantikan dan Pengambilan Sumpah BPD Kec. Bunguran Utara

Pengurus dan Anggota BPD Kec. Bunguran Utara Resmi dilantik dan diambil Sumpah
Bupati Natuna, Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si, beserta Ketua DPRD Kabupaten Natuna Yuspandi dan beberapa Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Natuna, menghadiri acara Pelantikan dan Sumpah Jabatan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kec. Bunguran Utara, Periode 2014 – 2020, di Gedung Serbaguna, Kecamatan Bunguran Utara, Sabtu (18 Oktober 2014) siang.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan, bahwa keberadaan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unsur legislasi serta menjadi wadah dalam menyerap aspirasi masyarakat, serta turut dalam menentukan agenda kebijakan prioritas pembangunan desa. Untuk itu mengingat pentingnya fungsi BPD, diharapkan dapat memberikan dukungan bagi Kepala Desa sampai tingkat Lurah dan Kecamatan, bersinergi dalam merancang rencana pembangunan yang harus senantiasa mempertimbangkan unsur yang mendukung percepatan pembangunan di tingkat desa.

Selanjutnya, dalam mewujudkan percepatan pembangunan, Pemerintah daerah telahpun menetapkan rencana pembangunan dan alokasi anggaran yang tidak sedikit, terutama dalam upaya membenahi berbagai sarana dan prasarana umum, namun dengan mempertimbangkan jumlah desa yang ada saat ini serta kondisi geografis daerah, telah mengakibatkan tingginya biaya pembangunan dan terkesan lamban dalam realisasi.

Akan tetapi rencana pembangunan tersebut akan terus dilanjutkan dengan dengan mengharapkan kontribusi dan partisipasi dari semua pihak, baik dari aparatur pemerintahan, unsur vertikal, pelaku usaha dan seluruh masyarakat pada umumnya.

Pada kesempatan yang sama, Camat Bunguran Utara, Izhar, S.Sos, menyampaikan bahwa pelantikan pengurus BPD tersebut, merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1976, terutama dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan percepatan pembangunan.

Diharapkan kepada seluruh Pengurus dan Anggota BPD yang baru dilantik, agar dapat melaksanakan tugas secara profesional sesuai peraturan perundangan yang berlaku sekaligus, yaitu mengawal rancangan dan realisasinya sehingga tepat sasaran.

(Ditulis oleh : Ermiza dan Ridwan, Bagian Humas Kab. Natuna)