PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
Bertempat di Grand i Hotel, Batam, Jumat (12/1) malam, Pemerintah Kabupaten Natuna menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, yang dihadiri oleh seluruh pimpina Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna didampingi staf bidang program dengan narasumber/ Asisten Deputi Pemerintahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Ronald Andrea Annas).
Pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Wan Siswandi, S.Sos,M.Si menyampaikan bahwa secara garis besar profil Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari 15 Kecamatan dengan berbagai indikator berdasarkan data BPS tahun 2017, diantaranya jumlah penduduk Kabupaten Natuna berjumlah 75.282 jiwa, Kepadatan Penduduk 36,71 jiwa/km. Pertumbuhan Penduduk 1,02%, Pertumbuhan Ekonomi 6,09%, PDRB Perkapita Tanpa Migas 62,21 Juta dan Indeks Pembangunan Manusia 71,23.
Wan Siswandi juga menjelaskan bahwa saat ini berdasarkan RPJP 2005-2025 menuju Natuna Makmur, Adil dan Sejahtera (MAS), telah memasuki tahap III, dimana kebijakannya mengacu pada peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan pemberdayaan potensi secara bijaksana dengan memperhatikan aspek lingkungan dan penataan ruang.
Berdasarkan Visi pembangunan daerah ‘Masyarakat Natuna cerdas dan mandiri dalam kerangka keimanan dan budaya tempatan’, tugas seluruh OPD untuk menjabarkan dengan saling bersinergi antara sebuah program dengan program yang lain agar hasilnya menjadi lebih terarah melalui realisasi berbagai misi yang telah ditetapkan.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan demi penyempurnaan laporan untuk meningkatkan penilaian dari hasil penyusunan LAKIP. Namun terlepas penilaian yang ada, program kerja seharusnya mengacu pada upaya mendisiplinkan penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran serta pemahaman terhadap program kerja yang harus utuh dan terarah. Hal ini menjadi penting mengingat salah satu syarat Pemerintah Daerah mendapatkan dukungan program kegiatan dari pemerintah pusat adalah hasil pengelolaan seluruh program kerja harus bernilai baik.
Oleh karenanya, sinergitas dari seluruh OPD dalam penyusunan rencana dan realisasi program kerja harus selalu bersinergi dan saling mendukung, berbagai dokumen penyelenggaraan pembangunan harus dapat dikemas secara lebih realistik dan terukur agar lebih memudahkan proses audit dan evaluasi.
Galeri Pembinaan dan Review Lakip Kabupaten Natuna
(Humas_P/Hs, Def)
