PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna merupakan amanah yang menjadi tanggung jawab pengguna anggaran untuk dipergunakan sesuai dengan harapan dan tujuan dari pelaksanaan pembangunan tersebut sesuai dengan visi dan misi pembangunan dalam mewujudkan masyarakat Natunan Makmur, Adil dan Sejahtera 2020. Untuk itu sangat diperlukan perencanaan yang baik agar anggaran yang digunakan dapat diserap lebih efektif dan efisien serta dapat menghindari pemborosan untuk hal –hal yang tidak diperlukan.
Penyerahan DPA 2010Hal ini disampaikan Plt. Bupati Natuna, Drs. H. Raja Amirullah, Apt saat memberikan sambutan dan pengarahan pada acara Penyerahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) 2010, Kamis (18/03) pagi diruang rapat Kantor Bupati Natuna. Menurutnya, pelaksanaan pembangunan selama ini lebih terfokus pada bidang fisik sedangkan pembangunan dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan pemberdayaan perekonomian rakyat sangat minim. Perlu disadari bersama pembangunan fisik juga diperlukan, tetapi anggaran yang diperlukan sangat besar apabila difokuskan pada bidang itu saja, sedangkan anggaran saat ini sangat terbatas jadi sangat diperlukan program pembangunan yang memiliki wacana untuk meningkatkan keterampilan SDM baik secara formal maupun informal sehingga mampu memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan dimasa yang akan datang.
Penyerahan DPA 2010Selain itu pula pemberdayaan masyarakat tempatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik dapat pula dilakukan, hal ini memberikan nilai tambah terutama dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dalam upaya menambah penghasilan bagi masyarakat setempat.
Penyerahan DPA 2010Lebih lanjut disampaikan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan hendaknya memiliki indikator yang dapat diukur secara kuantitas terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan dapat pula menjadi arah dan acuan pada pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang.. Untuk itu, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) haruslah membuat indikator – indikator berupa tujuan dan harapan yang hendak dicapai dari proses program kerja dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah dijabarkan dalam DPA sehingga anggaran tersebut dapat dioptimalkan pemanfaatannya.
Sebagai ujung tombak dalam proses pembangunan, aparatur pemerintahan hendaknya dapat meningkatkan kreatifitas dan etos kerja dengan menjawab tantangan pelayanan yang semakin berat dan beragam dengan selalu menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antar SKPD, pemerintahan ditingkat kecamatan dan desa agar harmonisasi dan rasa kekeluargaan dapat ditingkatkan. (Ermiza/Alex)
Sumber : Bagian Umum Setda Kab. Natuna (19/03/2010)
