Ujung Tombak Pembangunan Daerah Sampaikan Unek-Unek ke DPRD

(WartaKominfo) – Sebagai ujung tombak pembangunan daerah dan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Natuna, Harmanto mewakili seluruh Kepala Desa dan Ketua BPD yang hadir dalam Forum Hearing Bersama DPRD menyampaikan aspirasi mereka di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Natuna, Selasa (25/09/2018) .

Harmanto yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Ulu mengatakan keterlambatan pembayaran dana desa seperti Tunda Salur Alokasi Dana Desa (ADD) tentu menjadi permasalahan besar bagi Kepala Desa dan aparatur Desa dalam menjalankan tugas.

“Dua tahun belakangan ini banyak masalah yang kami hadapi didalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kepala Desa dan aparatur pemerintah desa. Terutama masalah keuangan desa seperti tunda salur tahun 2017 sampai saat ini belum dibayar dan permasalahan lainnya. Tentunya masalah ini akan berpengaruh bagi kinerja  kami”, tutur Harmanto.

Dalam kesempatan itu, Harmanto menyampaikan beberapa pokok pembahasan yang akan disampaikan pada Forum Hearing bersama DPRD yaitu :

1. Meminta Kepastian dan Jaminan kepada DPRD Kabupaten Natuna mengenai Alokasi Dana Tunda Salul yang telah masuk dalam kerangka APBD-P Pemerintah Daerah tahun 2018, sebesar 12 Miliyar dibahas dan ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2018 pada sidang Paripurna.
2. 2.Memastikan penyaluran dana ADD tahun 2018 yang dibayarkan pemerintah daerah kepada Desa setiap bulan sebesar 6,4% dimana didalamnya termasuk gaji dan tunjangan Kepala Desa, BPD dan staff agar dapat dibayarkan penuh sampai bulan Desember. Sementara sisa dari penyaluran ADD setiap bulan ke desa senilai 23,2%, agar dapat dibayarkan pada triwulan ke IV.
3. Meminta penyaluran dana ADD setiap bulan sebesar 6,4 % dibayar paling lambat ada pertengahan bulan yang berjalan.
4. Meminta penjelasan kepada Pemerintah Daerah mengenai hutang real dan jumlah APBD yang telah dialokasikan 10 % kepada Desa.
5. Meminta peningkatan persentase penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), setiap bulan 6,4% dari pagu ADD, menjadi 7,5% s/d 8% untuk 2019.
6. Meminta kepada DPRD Kabupaten Natuna ikut mendorong pemerintah daerah untuk segera menyalurkan Dana Desa tahap ketiga mengingat sudah mendekati akhir tahun dan musim penghujung suda tiba.

Tujuan dilayangkannya surat untuk diadakan forum hearing bersama DPRD Kabupaten Natuna adalah untuk meminta kepastian terkait ADD dan penjelasan mengenai permasalahan-permasalahan yang membuat terlambatnya pencairan dana.

Para Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa yang hadir di ruang Paripurna tersebut mengakui selama ini diri mereka bak bola yang diover sana sini dalam meminta kepastian terkait ADD.

“Kami tidak ingin seerti bola yang diover sana sini, buat apa kita bertemu-bertemu tapi tidak juga diberi kepastian”, ucap Wahyudin Ketua BPD Desa Batu Gajah.

Tingkat kepercayaan masyarakat kepada Kepala Desa telah berkurang berkat permasalahan keterlambatan pembayaran dana tunda salur sehingga musyawarah yang telah disepakati bersama tidak  mau dijalankan oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, secara keseluruhan Forum Kepala Desa, seluruh Kepala Desa beserta Ketua BPD yang hadir pada kesempatan tersebut memiliki harapan besar yakni tentang sebuah kepastian dan kejelasan sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang telah dismpaikan pada Forum Hearing tersebut.

(Diskominfo/Fera)