(wartaKominfo) – Pemerintah Kabupaten Natuna menerima kunjungan Tim Kedeputian Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dalam agenda Courtesy Call yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Selasa (14/07/2026) siang.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Kunjungan Kerja Dalam Negeri (KKDN) Tim Kedeputian Geostrategi DPN ke Kabupaten Natuna. Pertemuan dipimpin langsung oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan, dan dihadiri Wakil Bupati Natuna Jarmin, S.E., Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko Varianto, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Tim Kedeputian Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional selaku Ketua Tim Rombongan.
Dalam sambutannya, Bupati Natuna menyampaikan berbagai persoalan strategis yang saat ini dihadapi Kabupaten Natuna sebagai daerah perbatasan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah tingginya harga tiket pesawat yang berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan perkembangan sektor pariwisata daerah.
Menurut Bupati, tingginya biaya transportasi udara menjadi tantangan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kunjungan wisatawan ke Natuna yang memiliki potensi wisata alam unggulan.
Selain itu, Bupati Natuna juga menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) yang hingga saat ini belum tersalurkan secara optimal dari pemerintah pusat kepada daerah.
Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi perputaran ekonomi daerah dan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.
“Sebagai daerah perbatasan, Natuna memiliki posisi yang sangat strategis. Namun masih terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian pemerintah pusat, terutama terkait konektivitas transportasi dan penyaluran Dana Bagi Hasil yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah,” ujar Cen Sui Lan.
Menanggapi berbagai persoalan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Natuna, Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional selaku Ketua Tim menjelaskan bahwa Dewan Pertahanan Nasional memiliki tugas membantu Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara, termasuk memberikan pertimbangan, merumuskan solusi, serta menyusun strategi kebijakan yang bersifat strategis dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
Dalam kesempatan tersebut, Tim Kedeputian Geostrategi DPN menyatakan komitmennya untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Natuna kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan strategis nasional.
Selain itu, Tim DPN juga menyampaikan akan melakukan pendalaman terhadap persoalan Dana Bagi Hasil yang masih tertunda penyalurannya. Hasil kajian tersebut nantinya akan dikoordinasikan dan disampaikan kepada Deputi Bidang Ekonomi untuk ditelaah lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif, dengan berbagai masukan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna terkait kebutuhan pembangunan daerah perbatasan. Melalui kunjungan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan pembangunan serta penguatan posisi strategis Natuna sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Diskominfo/D
