(wartaKominfo) – Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Minyak Goreng dalam rangka menjaga stabilisasi harga dan pasokan di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Senin (27/07/2026) pagi.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko Varianto dan dihadiri Kepala Perum Bulog Natuna serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang berkaitan dengan pengendalian inflasi dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
Mengawali rapat, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko Varianto menyampaikan bahwa pengendalian harga bahan pokok, khususnya minyak goreng, menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok tetap terjaga.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor sangat diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kenaikan harga, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan secara bersama agar distribusi dan pasokan minyak goreng tetap berjalan dengan baik.
“Melalui rapat koordinasi ini kita ingin memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi di lapangan, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selanjutnya, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkopum) Kabupaten Natuna memaparkan kondisi perkembangan harga minyak goreng di daerah, termasuk hasil pemantauan di sejumlah distributor dan pelaku usaha.
Penyampaian kemudian dilanjutkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang menjelaskan kondisi ketersediaan pasokan pangan serta langkah antisipasi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas distribusi komoditas pangan.
Dalam sesi diskusi, sejumlah pimpinan OPD turut menyampaikan masukan dan pandangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Salah satunya disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna yang menjelaskan bahwa dugaan kenaikan harga minyak goreng akibat meningkatnya tarif transportasi tidak sepenuhnya tepat. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat perubahan tarif angkutan untuk distribusi bahan pangan karena komoditas tersebut masih memperoleh subsidi transportasi dari pemerintah.
Namun demikian, ia mengungkapkan bahwa terdapat tantangan lain dalam pelaksanaan subsidi tersebut. Pasalnya, fasilitas subsidi transportasi tidak hanya diberikan kepada bahan pangan, tetapi juga dimanfaatkan untuk pengangkutan berbagai jenis barang lainnya, seperti material konstruksi terutama besi dan komoditas lain yang juga mendapatkan subsidi.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna menilai perlunya evaluasi terhadap mekanisme penyaluran subsidi transportasi agar manfaatnya lebih optimal, terutama dalam mendukung distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
Ia berharap ke depan dapat dilakukan pengkajian terhadap prioritas barang yang memperoleh subsidi, sehingga komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti bahan pangan, dapat menjadi perhatian utama dalam kebijakan distribusi bersubsidi.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna dalam memperkuat sinergi antarperangkat daerah dan instansi terkait guna menjaga stabilitas harga, memastikan kelancaran pasokan kebutuhan pokok, serta mendukung upaya pengendalian inflasi daerah demi menjaga kesejahteraan masyarakat.
Diskominfo/D
