Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Bapperida Kabupaten Natuna, Perida Moestofa Albakry, S.E., M.A.P., serta dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansyah, S.K.M., perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), dan sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor B/400.7.13/48/DINKES-SET/2026 tentang Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam arahannya, Kepala Bapperida menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.
“Koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan intervensi serentak ini. Seluruh pihak harus memiliki pemahaman dan langkah yang sama agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan intervensi serentak bertujuan mendeteksi secara dini permasalahan gizi, memberikan intervensi perbaikan gizi bagi sasaran yang mengalami masalah gizi, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta memperkuat berbagai upaya pencegahan stunting sesuai arahan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansyah, menyampaikan bahwa pelaksanaan intervensi serentak perlu diselaraskan dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sehingga mampu meningkatkan kunjungan masyarakat ke puskesmas serta mempermudah pengelompokan sasaran pelayanan kesehatan.
Dalam paparannya, Dinas Kesehatan menjelaskan sepuluh arahan Kementerian Dalam Negeri sebagai pedoman pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting, di antaranya memastikan pendataan calon pengantin, ibu hamil, dan balita sebagai sasaran utama, meningkatkan pendampingan serta kunjungan ke posyandu, menyediakan alat antropometri yang terstandar, meningkatkan kapasitas kader posyandu, memastikan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi sasaran yang mengalami masalah gizi, memberikan edukasi secara berkelanjutan, melakukan pencatatan hasil pelayanan ke dalam sistem informasi kesehatan pada hari yang sama, melaksanakan monitoring dan evaluasi, hingga memastikan ketersediaan anggaran pelaksanaan kegiatan.
Program intervensi serentak ini menyasar tiga kelompok utama, yaitu calon pengantin, ibu hamil, dan balita sebagai kelompok prioritas dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Selain itu, rapat juga membahas pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis yang bertujuan mengidentifikasi faktor risiko kesehatan sejak dini, mendeteksi kondisi pra-penyakit maupun penyakit secara lebih awal, serta memberikan penanganan awal yang tepat guna mencegah komplikasi, kecacatan, hingga menurunkan risiko kematian.

Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis akan menjangkau seluruh kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, balita, anak usia prasekolah, anak usia sekolah dan remaja, masyarakat usia dewasa, hingga lanjut usia.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna menyampaikan komitmen Diskominfo dalam mendukung publikasi kegiatan melalui penyebarluasan informasi yang akurat dan mudah dipahami masyarakat.
Dukungan tersebut meliputi penyusunan berita, pembuatan infografis, flyer, konten media sosial, serta berbagai materi komunikasi publik lainnya. Diskominfo juga mengharapkan koordinasi yang baik antarperangkat daerah agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat valid, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menutup rapat, Kepala Bapperida kembali menegaskan pentingnya memperkuat peran camat, pemerintah desa, dan kelurahan dalam menyukseskan pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting serta Program Cek Kesehatan Gratis.
Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Natuna optimistis pelaksanaan kedua program tersebut dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Natuna. Diskominfo/Ono