WartaKominfo – Pemerintah Kabupaten Natuna menyelenggarakan rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026. Pertemuan strategis ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, pada Senin (20/04/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, H. Boy Wijanarko Varianto, serta dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri, Rony Widijarto Purubaskoro, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Natuna, pimpinan cabang perbankan yang ada di Kabupaten Natuna, serta para pimpinan BUMN seperti Bulog dan Pertamina, Kajari Natuna, Polres Natuna, Badan Pusat Statistik (BPS) Natuna, serta para pimpinan OPD Kabupaten Natuna.
Dalam sambutan pembukanya, Sekda Natuna H. Boy Wijanarko menekankan bahwa roda ekonomi di Natuna sangat bergantung pada konsumsi dari sekitar 6.000 Aparatur Sipil Negara (ASN). Beliau mengingatkan bahwa keterlambatan penyaluran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dapat memberikan dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi daerah.
“Kami berharap Bank Indonesia dapat memberikan atensi dan formulasi strategi, terutama dalam menjaga stabilitas harga transportasi laut yang menjadi urat nadi mobilisasi barang dan orang di Natuna,” ujar Boy Wijanarko.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Natuna dalam paparannya menyampaikan dua fokus utama pembahasan. Terkait pengendalian inflasi, Pemkab Natuna mengusulkan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) melalui mekanisme business matching dengan pengusaha di Batam maupun Tanjungpinang. Hal ini bertujuan untuk mengamankan pasokan komoditas yang kerap mengalami lonjakan harga, seperti cabai, bawang merah, bawang putih, wortel, dan kentang.
Selain itu, tiga poin krusial yang diusulkan kepada Bank Indonesia meliputi:
Digitalisasi Pertanian: Peningkatan SDM petani lokal seiring dengan dukungan dari Kementerian Pertanian.
Subsidi Ongkos Angkut: Intervensi biaya distribusi, khususnya jalur udara, guna memastikan produk lokal Natuna mampu bersaing di pasar luar daerah.
Pengembangan UMKM: Mendorong onboarding digital UMKM ke marketplace nasional, kurasi produk standar ekspor, serta fleksibilitas akses pembiayaan perbankan untuk sektor perikanan dan pariwisata.
Di sektor digitalisasi, apresiasi diberikan atas meningkatnya penggunaan QRIS di Natuna, bahkan hingga ke unit usaha kecil. Namun, tantangan ke depan adalah penerapan digitalisasi pada sektor retribusi.
“Kita akan menyasar retribusi parkir dan pasar. Sosialisasi akan segera dilakukan, termasuk rencana kunjungan ke pasar untuk memastikan sistem pembayaran non-tunai ini berjalan efektif,” tambah pihak Asisten II. Dukungan ini juga diarahkan untuk memperkuat posisi Natuna yang sedang menuju predikat UNESCO Global Geopark (UGG).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Rony Widijarto Purubaskoro, memberikan apresiasi atas kinerja Pemkab Natuna. Ia mencatat Natuna masuk dalam tiga besar daerah dengan inflasi paling terjaga di Provinsi Kepulauan Riau.
“Ekonomi harus inklusif, dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara merata, dan yang terpenting adalah stabilitasnya terjaga,” tegas Rony.
Dari sisi ketahanan pangan, Kepala Bulog Cabang Natuna Pencius Siburian memastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi sangat aman. Saat ini, terdapat 448 ton beras di gudang Bulog Natuna, yang diklaim sebagai stok terbesar dalam sejarah Bulog di wilayah tersebut. Jumlah ini diprediksi mencukupi kebutuhan masyarakat hingga empat bulan ke depan, dengan koordinasi berkelanjutan bersama Kanwil Riau-Kepri untuk penambahan stok secara berkala.
Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan sinergi konkret antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal serta operasional Pemerintah Daerah demi kesejahteraan masyarakat Natuna di tahun 2026. Diskominfo/MD
