(wartaKominfo) – Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pra Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Laut di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, yang bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, pada Senin (04/05/2026) pagi.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Natuna dan dihadiri oleh Wakil Bupati Natuna, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD terkait, para camat, serta perwakilan instansi teknis di antaranya BMKG dan Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP).
Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa pra studi kelayakan merupakan tahapan awal dalam menentukan kebutuhan pembangunan pelabuhan baru di suatu wilayah, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, serta teknis. Hasil dari tahapan ini akan menghasilkan rekomendasi lokasi yang paling layak untuk selanjutnya ditindaklanjuti pada studi kelayakan yang lebih mendalam.
Melalui pemaparan dari tim teknis, dijelaskan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada regulasi yang berlaku, di antaranya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 112 Tahun 2017 tentang pedoman perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta ketentuan teknis terkait penyusunan pra studi kelayakan pembangunan pelabuhan laut.
Lebih lanjut, dalam proses pelaksanaan pra studi kelayakan, dilakukan serangkaian kegiatan seperti survei lapangan, pengumpulan data, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini mencakup wawancara dengan stakeholder terkait, termasuk penyelenggara pelabuhan, distrik navigasi, pemerintah daerah, serta masyarakat sekitar guna memperoleh data dan informasi yang komprehensif.
Bupati Natuna dalam arahannya menyampaikan bahwa pembangunan pelabuhan laut merupakan salah satu kebutuhan strategis daerah, mengingat karakteristik Natuna sebagai wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada konektivitas laut.
“Pembangunan pelabuhan harus direncanakan secara matang agar benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperlancar distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Melalui FGD ini diharapkan dapat terbangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan pelabuhan yang tepat sasaran, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Natuna. Diskominfo/D
