(wartaKominfo) – Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menggelar pertemuan bersama sejumlah kepala desa dari wilayah Kabupaten Natuna untuk membahas peningkatan pelayanan pemerintahan desa, pemutakhiran data masyarakat, serta berbagai persoalan yang dihadapi desa, khususnya di wilayah kepulauan. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Selasa (10/11/2026) siang.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna Suhardi, Kepala Dinas Perhubungan Allazi, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bukhary, Kepala Bapperida Moestofa Albakry, serta para kepala desa yang diundang dalam pertemuan tersebut.
Dalam arahannya, Bupati Cen Sui Lan mengingatkan para kepala desa agar senantiasa aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pemutakhiran data sosial melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), sehingga informasi mengenai kondisi masyarakat tetap akurat dan dapat menjadi dasar penyaluran program bantuan pemerintah secara tepat sasaran.
Selain menyampaikan arahan, Bupati memberikan kesempatan kepada para kepala desa untuk menyampaikan berbagai keluhan, kendala, dan kebutuhan yang dihadapi di wilayah masing-masing. Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui secara langsung persoalan di lapangan dan mengidentifikasi langkah penanganan sesuai kewenangan perangkat daerah terkait.
Dalam sesi penyampaian aspirasi, Kepala Desa Sabang Mawang mengungkapkan persoalan jaringan internet di desanya yang masih lemah dan terkadang mengalami gangguan. Sementara itu, Kepala Desa Kerdau menyampaikan kondisi kelistrikan di wilayahnya yang saat ini hanya tersedia selama 12 jam sehari.
Persoalan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah kepulauan juga menjadi perhatian Bupati. Ia mempertanyakan kondisi pelajar yang harus menggunakan transportasi laut untuk menuju sekolah, termasuk kabar yang sempat beredar mengenai sejumlah pelajar di Desa Batu Berian yang terlihat berada di laut setelah pompong yang mereka tumpangi mengalami kebocoran.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Batu Berian menjelaskan bahwa kejadian tersebut bermula ketika pompong yang mengangkut sekitar 35 orang mengalami kebocoran saat hendak memasuki kawasan Desa Batu Berian. Kondisi cuaca saat itu juga mulai kurang bersahabat, sehingga pengemudi mengambil jalur yang dinilai lebih aman sambil menunggu cuaca membaik sebelum kembali menuju pelabuhan.
Ia juga menjelaskan bahwa keberadaan anak-anak di laut saat kejadian berlangsung bukan karena tidak tersedianya akses pelabuhan, melainkan sebagian anak memilih terjun ke laut ketika pompong mengalami kendala.
Mendengar penjelasan tersebut, Bupati Cen Sui Lan menegaskan bahwa keselamatan pelajar harus menjadi perhatian utama. Ia menyampaikan tidak ingin anak-anak di wilayah kepulauan terus menghadapi risiko keselamatan dengan harus menyeberangi laut menggunakan pompong untuk memperoleh pendidikan.
“Kita tidak bisa membiarkan anak-anak menyeberang menggunakan pompong. Saya tidak mau anak-anak banyak menyeberang naik pompong lagi, karena sebenarnya keselamatan mereka tidak terjamin,” tegasnya.
Sebagai langkah mencari solusi, Pemerintah Kabupaten Natuna tengah mengupayakan alternatif pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Skema tersebut diharapkan dapat membantu anak-anak di wilayah kepulauan memperoleh akses pendidikan tanpa harus menempuh perjalanan laut yang berisiko.
Bupati mencontohkan rencana penerapan pembelajaran jarak jauh di Kecamatan Serasan dengan memanfaatkan fasilitas gedung sekolah yang tersedia. Kepala desa setempat bahkan telah menawarkan gedung SMP sebagai lokasi pembelajaran bagi sekitar 35 murid.
Persoalan serupa juga ditemukan di Desa Kerdau, di mana pelajar harus menyeberang menuju Pulau Panjang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP karena fasilitas pendidikan di desa tersebut baru tersedia hingga tingkat SD.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Natuna berupaya memperkuat komunikasi langsung dengan pemerintah desa agar berbagai persoalan pelayanan, infrastruktur, dan akses pendidikan di wilayah kepulauan dapat teridentifikasi dan ditindaklanjuti secara terkoordinasi. Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan serta keselamatan anak-anak menjadi bagian penting dalam upaya pemerataan pelayanan kepada seluruh masyarakat Natuna.
Diskominfo/D
