(wartaKominfo) – Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar Pelatihan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang dibuka oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan dengan diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Khaidir, di Gedung Sri Serindit, Ranai, Rabu (11/11/2026) pagi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Natuna Wan Arismunandar, Kepala DPMD Kabupaten Natuna Suhardi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna Suryanto, Inspektur Daerah Kabupaten Natuna Muhammad Amin, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, perwakilan Polres Natuna, perwakilan Kejaksaan Negeri Natuna, para camat dan lurah, narasumber serta para peserta pelatihan.
Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna, Suhardi. Dalam laporannya, ia menyampaikan bahwa pelatihan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Pelatihan ini juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang memberikan materi dan pemahaman terkait fasilitasi pengelolaan keuangan desa. Kehadiran narasumber dari pemerintah pusat tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta mengenai kebijakan, regulasi, serta tata cara pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan anggaran desa dapat berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam sambutan Bupati Natuna yang disampaikan Khaidir, Pemerintah Kabupaten Natuna menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang baik sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan di tingkat desa. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anggaran dikelola secara tepat guna, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa. Selain itu, aparatur desa juga diharapkan mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam setiap penggunaan anggaran.
Khaidir juga menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan administrasi dan pertanggungjawaban anggaran, tetapi harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan desa. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur menjadi hal penting agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana secara efektif.
Usai membuka kegiatan, Asisten I Setda Natuna bersama rombongan meninjau sejumlah produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dipamerkan dalam kegiatan tersebut. Produk-produk tersebut berasal dari berbagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Natuna.
Beragam produk unggulan desa ditampilkan sebagai bentuk pengembangan potensi ekonomi lokal sekaligus upaya memperkenalkan hasil usaha masyarakat. Kehadiran stan produk BUMDes tersebut juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan peran badan usaha desa dalam mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan nilai tambah potensi yang dimiliki masing-masing desa.
Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Natuna berharap kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan semakin meningkat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Diskominfo/D
