PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
WartaKominfo _ Salah satu langkah Pemerintah Pusat dalam menjaga teritorial Indonesia di Laut Natuna Utara dari penjarahan ikan ilegal oleh nelayan asing adalah dengan menurunkan nelayan Indonesia di wilayah perbatasan utara Indonesia tersebut. Isunya, pemerintah juga bahkan berwacana akan mendatangkan nelayan pantura untuk mengisi laut Natuna. Desas desus isu tersebut sempat menjadi buah bibir ditengah masyarakat terutama bagi para nelayan Natuna. Mereka menolak dan khawatir dengan adanya nelayan pantura, bukan malah menyelesaikan masalah melainkan akan tetap menimbulkan masalah karena merasa kalah saing dengan fasilitas nelayan yang dimiliki oleh nelayan Natuna.
Di hadapan ratusan masyarakat nelayan Natuna, Menteri Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan, terkait dengan isu tersebut tidak perlu dikhawatirkan oleh nelayan Natuna. Mahfud mengatakan pemerintah akan tetap memprioritaskan nelayan Natuna. Upaya akan memobilisasi nelayan dari luar Natuna tersebut untuk melengkapi kekurangan karena memang diperlukan banyak nelayan untuk membantu mengamankan hasil kekayaan laut yang dimiliki Laut Natuna.
“Informasi yang mungkin belum diterima secara utuh oleh saudara-saudara, pemerintah akan memobilisasi nelayan-nelayan dari luar Natuna ke sini untuk bersama-sama membangun Natuna terutama pemanfaatan di bidang sumber daya laut. Oleh sebab itu pemerintah tidak mungkin melakukan memobilisasi nelayan tanpa menomorsatukan nelayan dari daerah ini sendiri” jelas Mahfud MD saat melaksanakan Kunjungan Kerja bersama Kementerian terkait ke Natuna di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Selat Lampa, Rabu (15/01).
Mahfud juga mengatakan bahwa langkah memobilisasi nelayan dari luar Natuna tersebut bertujuan membantu masyarakat Natuna untuk membangun Natuna khusus di bidang pemberdayaan kekayaan laut yang di miliki Natuna. Dari kekayaan alam yang dimiliki Natuna, Mahfud juga mengatakan pemerintah akan segera melaksanakan berbagai pembangunan di bidang lainnya di Natuna,
“Nanti akan dibangun di daerah ini banyak. Nanti akan dibangun Geopark melalui Kementerian Luar Negeri dan Unesco, Bapenas juga akan membangun semacam pangkalan pertahanan dan lain-lain nanti akan di bangun disini. Sehingga di Natuna ini, Negara betul-betul hadir dan tujuan Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” lanjut Mahfud.
Di sisi masyarakat, Tokoh Maritim Natuna Rodial Huda mewakili masyarakat Natuna menyampaikan masyarakat Natuna berharap agar pemerintah dapat meningkatkan pengamanan dan pengawasan yang lebih ketat seperti adanya kapal Coas Gard yang stanby 24 jam di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sehingga membuat masyarakat Natuna melaut merasa aman dan terlindungi. Selain itu, juga diharapkan pemerintah dapat memperkuat pemberdayaan nelayan Natuna agar dapat bersaing. Terkait dengan mobilisasi nelayan pantura, Rodial mengatakan bahwa nelayan Natuna menolak mobilisasi nelayan pantura yang menggunakan cantrang, ia berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan yang tepat terkait dengan hal tersebut.
“Ke Jakarta via Jatim, sampai tujuan di Surabaya, karena Negara ini Negara Maritim, masyarakat Natuna harus sejahtera. Kernas tenggiri dibuat di kapau, untuk sarapan kita semua, jangan sampai lepas dari mulut harimau kami masuk ke mulut buaya” ujar Rodial Huda yang ditutup dengan dua buah pantun pada acara Dialog Kunjungan Kerja Kemenkopolhukam dan Kementerian terkait tersebut.
(Diskominfo/mardi)
