PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
Penggunaan bersama Pangkalan TNI AU Ranai
Seiring dengan terus berjalannya pembangunan Infrastruktur atas Terminal Bandar Udara (Enclave Sipil) Ranai di lingkungan Pangkalan TNI Angkatan Udara Ranai, yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2012 yang lalu. Kemudian, telah juga ditandatanganinya Nota Kesepakatan (MOU = Memorandum of Understanding) antara : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Direktorat Jendral Perhubungan Udara, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Pemerintah Kabupaten Natuna. Tentang penggunaan bersama pangkalan TNI Angkatan Udara Ranai, sebagai Bandar Udara Ranai di Kabupaten Natuna – Provinsi Kepulauan Riau.
Penandatanganan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan pada hari Senin (11 Agustus 2014), di ruang Antonov Persada Halim Perdanakusuma, Markas Besar TNI Angkatan Udara; jam 10.00 WIB (pagi). Adapun yang bertindak mewakili masing-masing, antara lain :
1. Panglima Komando Operasi TNI I : M. SYAUGI, S.Sos. M.M., bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
2. Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara : Ir. SANTOSO EDDY WIBOWO, M.Si., bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara – Kementerian Perhubungan RI;
3. Wakil Gubernur Kepulauan Riau : DR. H. M. SOERYA RESPATIONO, SH. MH., bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; dan
4. Bupati Natuna : Drs. H. ILYAS SABLI, M.Si., bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna – Provinsi Kepulauan Riau.
Nota Kesepakatan ini ditandatangani, selain sebagai kelengkapan administrasi dalam proses pembangunan Bandara Enclave Sipil di Ranai, juga untuk melengkapi Kesepakatan/Perjanjian yang sebelumnya sudah ada yang ditandatangani pada Tahun 2006 lalu. Karena pada Kesepakatan/Perjanjian Tahun 2006 lalu, dirasakan ada yang kurang dan harus dilengkapi.
Selain hal-hal prinsip yang ditambahkan dan dilengkapi pada Nota Kesepakatan ini, disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Natuna WAN SISWANDI, S.Sos. M.Si. saat dijumpai oleh rekan media sebelum berangkat ke tempat acara di Bandara Ranai, bahwa sebelummnya ada 3 (tiga) Pihak yang terlibat; diantaranya Pemerintah Kabupaten Natuna, TNI AU RI dan Kementerian Perhubungan RI (Dirjend. Perhubungan Udara). “Namun pada Nota Kesepakatan ini, hal baru adalah terlibatnya juga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam mendukung pembangunan dan pengembangan Bandar Udara di Ranai ini”, pungkas beliau. “Jadi intinya, sumber dana yang dipakai dalam pembangunan dan pengembangan Bandar Udara kita ini yakni dari “APBN (Pusat), APBD (Provinsi Kepri) dan APBD (Kabupaten Natuna)”, sedang pengelolaannya nanti, disepakati akan ditangani oleh Dirjend. Perhubungan Udara – Kementerian Perhubungan RI yang pasti akan bekerjasama dengan TNI AURI, Pemprov. Kepri dan Pemkab. Natuna”, tegas Siswandi sebelum naik ke Pesawat.
Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, diharapkan pembangunan dan pengembangan Bandar Udara yang sedang berjalan, dapat dipercepat. Dalam sambutannya, Bupati Natuna Drs. H. ILYAS SABLI, M.Si. menaruh harapan besar pada bandara ini, sebagai penopang kelancaran pembangunan di Kabupaten Natuna (khususnya), dan di Prov. Kerpi (umumnya). Beliau menyampaikan, “Target pada pertengahan tahun 2015 mendatang, in-sya-Allah progress pembangunan diharapkan dapat rampung dan terminal dapat dipakai”.
Saat ditemui rekan-rekan media usai Upacara Peringatan HUT RI ke-69 di Pantai Kencana (Minggu 17 Agustus 2014), Bupati juga menyatakan terima kasih yang setinggi-tingginya serta bangga dengan Pemerintah Provinsi Kepri yang rela mengambil andil dalam pembangunan bandara ini, sehingga diharapkan penyelesaian bandara itu bisa lebih cepat dan lancar.
Terkait Peran yang diambil oleh Pemerintah Provinsi dalam pembangunan bandara itu, Kabid Udara Dishubkominfo Kab. Natuna, SAPTA NUGRAHA, S.IP. saat dijumpai redaksi setelah pulang dari acara penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut di kantor Dishub Kominfo Kab. Natuna, mengatakan “Provinsi Kepri akan lebih berperan pada pengadaan dan pembangunan yang bersifat operasional, seperti infrastruktur dalam menunjang dan mendukung area KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan), navigasi serta keamanan dan pertahanan lingkungan bandara.
(Ditulis oleh : Muhammad Nawari, ST – Staf Bid. Kominfo, Dishub Kominfo)
