Pemerintah Kabupaten Natuna terus melakukan langkah strategis untuk memperkuat kondisi fiskal daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui penataan keuangan daerah, termasuk penyelesaian kewajiban utang kepada pihak ketiga.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menyampaikan bahwa pada tahun 2025 perekonomian Natuna menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Natuna mencapai 10,49 persen apabila sektor minyak dan gas (migas) dimasukkan dalam perhitungan.
Namun jika sektor migas tidak dihitung, ekonomi Natuna tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,61 persen. Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa sektor migas masih menjadi penopang utama perekonomian daerah melalui aktivitas eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi yang memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Meski demikian, perekonomian Natuna tidak hanya bergantung pada sektor migas. Berbagai sektor nonmigas seperti perikanan, pertanian, perdagangan, jasa, dan konstruksi juga menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat. Pada tahun 2025, beberapa sektor tersebut mengalami penyesuaian yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal daerah.
Bupati Cen Sui Lan menjelaskan bahwa pada tahun 2025 pemerintah daerah memfokuskan kebijakan pada penyelesaian kewajiban utang kepada pihak ketiga. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang berpengaruh terhadap kondisi fiskal daerah pada tahun 2024, sehingga menyisakan kewajiban daerah sebesar Rp187 miliar.
“Sebagaimana amanat peraturan perundangan, pemerintah daerah berkewajiban menyelesaikan utang tersebut. Hingga saat ini kita telah menyelesaikan kurang lebih Rp150 miliar dan masih tersisa sekitar Rp37 miliar yang akan diselesaikan hingga tahun 2026,” ujar Bupati saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/03) pagi.
Menurutnya, penyelesaian kewajiban keuangan daerah merupakan langkah penting untuk menyehatkan kondisi fiskal pemerintah daerah. Dengan kondisi fiskal yang semakin stabil, pemerintah daerah akan memiliki ruang yang lebih luas untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih optimal.
Di sisi lain, kebijakan penataan fiskal tersebut juga berdampak pada sektor konstruksi. Berkurangnya belanja modal daerah sebagai investasi pembangunan menyebabkan sektor konstruksi mengalami kontraksi yang cukup besar pada tahun 2025.
Selain itu, sektor perikanan juga mempengaruhi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor ini merupakan salah satu penyumbang terbesar PDRB Natuna dengan kontribusi rata-rata mencapai sekitar 30 persen. Pada tahun 2025, produksi perikanan tangkap tercatat menurun menjadi sekitar 72 ribu ton dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 136 ribu ton.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Natuna akan terus memperkuat sektor ekonomi nonmigas sebagai fokus utama pembangunan daerah. Langkah ini akan dilakukan melalui pemanfaatan program strategis nasional, optimalisasi belanja pemerintah, serta peningkatan produksi perikanan tangkap melalui penguatan sarana dan prasarana perikanan serta berbagai kebijakan pendukung lainnya guna menciptakan struktur ekonomi daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan. Prokopim Natuna
