PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
NATUNA (WK) – Tahapan pembangunan Pasar Ikan (PI) Ranai dipastikan berjalan dinamis. Saat ini pemerintah masih dalam tahap penyiapan regulasi.
Ihwal ini disampaikan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Zakimin di Kantor KKP Kepri, Kamis (9/7) melalui telepon.
Ia berkata, tahun ini pemerintah baru pada tahap penyelesaian regulasi pembangunan pasar itu. Dan berikutnya akan dilangsungkan dengan tahapan konstruksi.
“Prosesnya tetap jalan. Hari ini lagi dibahas AMDAL oleh DLH Provinsi karena (regulasi) dikeluarkan oleh Provinsi Kepri. Mudahan progresnya dapat berjalan cepat. Kerangka acuan AMDAL diurus oleh DLH Kabupaten Natuna,” tuturnya.
Zaki memohon dukungan semua pihak di Kabupaten Natuna untuk kelancaran proses penyelesaian tahapan pembangunan tersebut.
“Pagi ini jam 09.00 WIB, kami di KKP menghadiri sidang Komisi Penilai AMDAL DLHK Kepri untuk KA AMDAL Pasar Ikan Ranai. Selanjutnya, mohon dukungan kelancarannya dari Bapak/Ibu, dari wakil Pemda yang juga turut hadir. Terima kasih,” ucapnya.
Selanjutnya pemerintah akan segera menuntaskan izin reklamasi karena akan ada penimbunan seluas 10.000 meter persegi (1 hektare).
Terdapat beberapa regulasi dan syarat administrasi yang disiapkan oleh pemerintah untuk pembangunan pasar tersebut seperti AMDAL, Izin reklamasi, Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Izin Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) karena kegiatan pembangunan dekat dengan kawasan Bandara. Begitu juga sumber air bersih dan listrik untuk pembangunan dan operasionalisasi pasar ikan serta syarat-syarat lainnya.
“Sehabis AMDAL kita selesaikan izin reklamasi dan dilanjutkan dengan regulasi serta syarat-syarat lainnya,” pungkas Zaki.
Pembangunan Pasar Ikan Ranai dibiayai dengan anggaran senilai Rp. 46 miliar yang bersumber dari dana hibah Jepang. Dana ini disalurkan ke Indonesia melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Jepang telah menghibahkan dana senilai IDR 300 miliar ke Indonesia yang dimasukkan ke APBN. Negara kemudian mengalokasikan dana tersebut ke Natuna sebesar Rp. 100 miliar untuk dua kegiatan pembangunan yakni pembangunan Pasar Ikan Ranai dan pengembangan kawasan SKPT Selat Lampa.
Sementara Rp. 200 miliar sisanya dialokasikan oleh pemerintah untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di empat daerah lainnya seperti Saumlaki, Morotai, Biak, Moa dan Sabang. (fat).
