SOLO - Kebijakan yang baik bukanlah tentang seberapa banyak yang telah dilakukan pemerintah tetapi seberapa banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat bawah. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo…
Natuna - Kepala Bagian Migas Pemkab Natuna, Faisal mengatakan tahun ini pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM mengalokasikan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) sebanyak tiga unit…
(wartakominfo) Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, bertempat di hotel borobudur 7 Desember 2017, menandatangani naskah pinjam pakai lahan utk pembangunan sarana telekomunikasi BTS di wilayah 3T, lokpri dan perbatasan (daerah…
Seleksi terbuka bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dan Jabatan Administrator yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Natuna kali ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil…
Wakil Bupati Natuna, Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti,MA menghadiri acara Pisah Sambut Kapolres Natuna dari kepada di Gedung Serbaguna Sri Serindit, Ranai, senin (04/12) malam, dihadiri Sekretaris Daerah, Ketua DPRD…
Bupati Natuna Drs. H. A. Hamid Rizal, M.Si membuka acara Peresmian Lembaga Penyalur Program BBM I Harga Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur dan Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga, di…
Bertempat di lapangan Sepak Bola Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara, Jum’at (01/12) siang, Bupati Natuna membuka Open Turnamen dalam Rangka Peringatan Ulang Tahun Desa Telok Buton Kecamatan Bunguran Utara.…
Peringatan Maulid Nabi hendaknya dijadikan momentum bagi memperbaiki kualitas hubungan, baik Hamblumminannas maupun Hamblumminallah, memperkuat persaudaraan sebagaimana yang diwariskan oleh Nabi Besar Muhammad SAW yaitu Islam yang mengikat persatuan terutama…
Bupati Natuna Drs. H. A. Hamid Rizal, M.Si membuka secara resmi Launching Program Kartu Identitas Anak (KIA), Program Inovasi Kependudukan, dihadiri oleh Sekretaris Daerah Wan Siswandi, S. Sos, Asisten serta…
Dalam pengelolaan keuangan daerah, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berupaya melakukan penyempurnaan melalui penyesuaian produk-produk hukum yang disandarkan pada regulasi yang lebih tinggi, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor…
