Home / Natuna News / Pembukaan Sosialisasi Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pembukaan Sosialisasi Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berupaya melakukan penyempurnaan melalui penyesuaian produk-produk hukum yang disandarkan pada regulasi yang lebih tinggi, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah daerah.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna Drs. H Abdul Hamid Rizal,M.Si pada acara Pembukaan Sosialisasi Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, di Gedung Serba Guna Sri Srindit, Ranai, rabu (29/11)pagi. Turut hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD Kabupaten Natuna dan segenap aparatur pengelola keuangan daerah.

Beliau menambahkan bahwa dari kegiatan ini diharapkan kepada segenap aparatur dengan fungsi pengelolaan keuangan pada OPD dapat selalu bekerja dengan dengan dilandasi peraturan yang berlaku dan profesional untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih terbuka, bagi mewujudkan OPD yang lebih produktif dan berwibawa.

Beliau berharap agar segenap peserta dapat bersungguh – sungguh dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterapkan.

Ketua pelaksana kegiatan, Muhannamar melaporkan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya aparatur dalam meningkatkan pemahaman tentang mekanisme pembayaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari (29 s.d 30 November 2017) bertempat di Gedung Serbaguna Sri Srindit dengan peserta berjumlah 150 orang yang merupakan aparatur pengelolaan keuangan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

(Humas_P/Arf)

x

Check Also

Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Kinerja Konvergensi Stunting Tahun 2021

(wartaKominfo) – Penilaian kinerja penurunan stunting merupakan suatu proses Pemerintah Provinsi untuk ...