(wartaKominfo) – Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Bupati Natuna, pada Selasa (14/04/2026), bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna Lantai II – Jalan Batu Sisir, Ranai.
Rapat tersebut membahas berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi inflasi di Natuna, khususnya terkait fluktuasi harga kebutuhan pokok yang masih dipengaruhi oleh distribusi logistik.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Dalam pembahasan terungkap bahwa harga sejumlah komoditas seperti minyak goreng, cabai, bawang, dan beras sangat bergantung pada kelancaran distribusi laut. Ketika kapal logistik tiba tepat waktu, harga cenderung stabil. Namun keterlambatan distribusi berdampak pada kenaikan harga, bahkan mencapai rata-rata sekitar Rp2.000 per kilogram untuk beberapa komoditas.
Selain distribusi laut, keterbatasan akses transportasi udara juga turut menjadi perhatian. Tingginya biaya logistik melalui jalur udara dinilai menjadi salah satu kendala dalam menjaga kestabilan harga dan pasokan barang di wilayah kepulauan.
Pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya langkah konkret dalam pengendalian inflasi, tidak hanya sebatas identifikasi masalah. Kondisi geografis Natuna sebagai daerah perbatasan dengan ketergantungan pasokan dari luar daerah menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Rapat turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya OPD terkait, perwakilan Bulog, Pertamina, BPS, serta instansi lainnya. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di daerah.
Melalui koordinasi ini, diharapkan langkah-langkah strategis dapat terus diperkuat guna memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau dan distribusi berjalan lancar di Kabupaten Natuna. Diskominfo/D
