WartaKominfo – Bupati Natuna, Cen Sui Lan menegaskan bahwa Reforma Agraria merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan menciptakan pemerataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Persiapan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Natuna Tahun 2026 di ruang rapat Kantor Bupati Natuna, Rabu (13/5) pagi.
Dalam sambutannya, Cen Sui Lan mengatakan bahwa Reforma Agraria tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi pertanahan semata, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut diharapkan mampu mengurangi ketimpangan sosial, menyelesaikan konflik pertanahan, serta memperkuat ekonomi masyarakat di daerah.
Ia menjelaskan, Kabupaten Natuna sebagai wilayah perbatasan memiliki karakteristik tersendiri dalam tata kelola pertanahan. Oleh karena itu, pelaksanaan Reforma Agraria harus dilakukan secara tepat, terukur, terpadu, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, pelestarian lingkungan, serta arah pembangunan daerah.
“Melalui rapat persiapan ini diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis dan solusi atas berbagai kemungkinan kendala di lapangan dengan tetap mengedepankan kearifan lokal agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” ujarnya.
Bupati Natuna juga menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh pihak agar program Reforma Agraria di Kabupaten Natuna dapat terlaksana sesuai kondisi riil di lapangan. Ia meminta seluruh unsur yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Reforma Agraria untuk terus berkoordinasi, menyamakan persepsi, dan membangun sinergi lintas sektor agar program dapat berjalan optimal.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya data yang valid dan tepat sasaran. Pendataan objek dan subjek tanah harus dilakukan secara cermat sehingga manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, pendekatan humanis dan komunikatif juga harus menjadi langkah konkret dalam setiap proses pelaksanaan program.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Natuna melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Natuna, Bayu Witopo, menyampaikan bahwa forum GTRA tidak hanya berfokus pada penataan aset melalui legalisasi tanah, tetapi juga penataan akses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan penguatan kelembagaan.
Ia menambahkan, rapat persiapan tersebut menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan GTRA dapat berjalan dengan baik, terarah, dan tepat sasaran. Untuk itu diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, instansi vertikal, maupun pemerintah desa. (Diskominfo/Mz)
