Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Natuna, Rabu (16/9/2026) siang.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Rusdi. Dalam pembukaan rapat, pimpinan menyampaikan bahwa berdasarkan tata tertib DPRD dan mekanisme yang telah ditetapkan, rapat paripurna telah memenuhi ketentuan untuk dilanjutkan dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Natuna menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, pembahasan perubahan APBD merupakan bagian dari upaya bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi serta kebutuhan daerah.
Penyesuaian tersebut mencakup perubahan asumsi pendapatan, pergeseran belanja, perubahan prioritas pembangunan, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Dalam proses pembahasannya, DPRD melalui alat kelengkapan dewan dan fraksi-fraksi telah melakukan pembahasan serta memberikan berbagai masukan dan rekomendasi terhadap substansi perubahan APBD,” ujar beliau.
Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir dari masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Natuna. Penyampaian tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya fungsi anggaran, pembentukan peraturan daerah, dan pengawasan.
Adapun fraksi-fraksi yang menyampaikan pendapat akhir dalam rapat paripurna tersebut yakni Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan Plus, Fraksi Amanat Pembangunan Sejahtera (APS), Fraksi NasDem, serta Fraksi GEMOI (Gerindra, Demokrat, Indonesia).
Dalam pendapat akhirnya, seluruh fraksi menyampaikan pandangan, saran, serta masukan terhadap substansi perubahan APBD sekaligus menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026 untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil pembahasan, APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1,048 triliun mengalami penambahan sekitar Rp8,369 miliar, sehingga setelah perubahan menjadi sekitar Rp1,056 triliun.
Berbagai pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi antara lain menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, perhatian juga diberikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, serta tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat.
Penyampaian pendapat akhir tersebut diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang sehat, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rangkaian Rapat Paripurna kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen Persetujuan Bersama antara DPRD Kabupaten Natuna dan Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026.
Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan dan proses penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Diskominfo/Mz)
