Rencana Pemekaran Provinsi khusus Natuna Anambas.

(wartaKominfo) – Rencana pemekaran Provinsi khusus Natuna Anambas, memiliki substansi yang mendasar. Salah satunya adalah Pengolahan kekayaan sumberdaya bahari akan lebih terkendali dari maraknya kapal ikan asing yang mencuri ikan di laut Anambas dan Natuna. Hal ini merujuk pada Undang undang No. 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah tidak memiliki kewenangan dalam menjaga, mengelola dan turut serta mengawal wilayah pantai serta laut Natuna, khususnya di daerah perbatasan. Latarbelakang tersebut menjadikan urgensi mengapa Pemekaran Provinsi khusus Natuna Anambas perlu diwujudkan.

Jumat 16 April 2021, Acara Kopi Pagi yang merupakan program kerjasama antara Diskominfo Natuna dan RRI Ranai mengatakan tema Wacana Pemekaran Provinsi Khusus Natuna Anambas. Ketua Tim Sembilan, Umar Natuna menyampaikan “Tanggal 29 Maret lalu kita berkunjung ke Anambas untuk melakukan koordinasi dan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut membahas wacana pemekaran provinsi khusus, dan kita mencapai kata mufakat untuk bersama sama memperjuangkan Natuna Anambas segera menjadi provinsi khusus. Output dari pertemuan tersebut akan dilaksanakan musyawarah besar masyarakat Natuna dan Anambas dalam waktu dekat. Setelah kita melakukan penyusunan visi dan misi, lalu kita bentuk tim kecil yang akan menjadi pelaksana serta penggerak”.

Hadir juga secara virtual Ketua Tim Panjat dari Anambas, H. Ardan sebagai narasumber menjelaskan “Kami sudah lama ingin adanya pemekaran, namun kita sadar ini adalah perjalanan panjang dan melelahkan. Untuk itu kita tidak bisa berjalan sendiri, kita harus bekerjasama untuk mewujudkan mimpi besar ini. Kami dari tim panjat sangat mendukung penuh perjuangan pemekaran. Tujuan besarnya tidak hanya menjadi Provinsi semata, namun juga dampak yang akan dirasakan masyarakat, terkhusus kebijakan pengolahan pantai dan hasil laut serta bagaimana pemekaran provinsi khusus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir menjadi lebih baik”.

Selanjutnya, Wan Aris Munandar Ketua DPRD Komisi I Kabupaten Natuna menambahkan “wacana pemekaran provinsi ini bukan yang pertama, jadi kami harap tim dapat bekerja lebih keras untuk dapat terwujud visi besar ini. Kami harap tim sembilan lebih meningkatkan koordinasi kepada DPRD, kami harapkan Tim sembilan dapat menyampaikan hasil kunjungan. Kita harapkan ada keseriusan tidak hanya dari tim yang bekerja, namun juga dari pemerintah kedua Kabupaten/Kota. Perlu kami tegaskan, isu pemekaran ini sudah berkali kali. Kami harap ini bukan hanya sebuah wacana, tapi dapat di diwujudkan. Saran saya untuk tim sembilan untuk sementara kita istirahat sejenak sampai pelantikan Bupati terpilih, baru kita lanjutkan musyawarah besar. Saya melihat tim sembilan seperti berjalan sendiri sendiri, harusnya ada sebuah kerjasama dan berdampingan antara berbagai pihak”.

Diakhir dialog masing masing Narasumber menyampaikan, pembentukan Provinsi ini dibutuhkan Keseriusan antara pemerintah dan masyarakat. Perlu ditegaskan pemekaran provinsi tidak hanya fokus pada kebijakan pengelolaan hasil laut dan kekayaan bahari, namun ada dampak yang lebih besar serta substansial bagi kesejahteraan masyarakat Natuna Anambas yang jauh lebih baik.

(Diskominfo/Dani)