Bupati Natuna Buka Rakor Bersama Wakil Menteri Luar Negeri, Bahas Penguatan Pembangunan dan Akses Strategis Natuna

You are currently viewing Bupati Natuna Buka Rakor Bersama Wakil Menteri Luar Negeri, Bahas Penguatan Pembangunan dan Akses Strategis Natuna
WartaKominfo – Bupati Natuna, Cen Sui Lan, membuka Rapat Koordinasi bersama Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arif Havas Oegroseno, di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Rabu (16/8/2026) siang.

Dalam sambutannya, Bupati Natuna menyampaikan ucapan selamat datang kepada Wakil Menteri Luar Negeri beserta rombongan. Ia menilai kunjungan tersebut menjadi sebuah kebanggaan sekaligus momentum penting untuk menyampaikan berbagai kondisi, potensi, serta kebutuhan pembangunan Kabupaten Natuna kepada pemerintah pusat.

“Kami sangat menyambut baik kedatangan Bapak Wakil Menteri Luar Negeri ke Natuna. Ini menjadi kebanggaan bagi kami dan mudah-mudahan dapat membawa angin segar serta solusi terhadap berbagai keterbatasan yang saat ini kami hadapi,” ujar beliau.

Bupati menjelaskan, Kabupaten Natuna memiliki karakteristik wilayah yang sangat didominasi laut. Luas wilayah mencapai 264.198,37 km² dengan luas lautan mencapai 262.197,07 km atau sekitar 99,24 persen dan luas daratan 2.001,30 km² atau 0,76 persen dengan jumlah penduduk sekitar 85 ribu jiwa. Natuna memiliki 154 pulau, namun baru 27 pulau yang berpenghuni.

Menurutnya, kondisi geografis tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan, terutama karena rentang kendali dan akses antarpulau yang cukup jauh.

“Dengan kondisi geografis seperti ini, akses menjadi salah satu persoalan utama. Rentang kendali yang jauh berdampak terhadap pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” jelasnya.

Bupati Natuna juga menyampaikan sejumlah persoalan dan potensi yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat, antara lain pemanfaatan lahan transmigrasi yang masih belum optimal, penguatan sektor kelautan dan perikanan, serta perlindungan terhadap nelayan tradisional.

Ia mengatakan, nelayan Natuna pada umumnya masih merupakan nelayan tradisional sehingga perlu mendapatkan dukungan agar mampu bersaing dan tidak semakin terpinggirkan dengan masuknya nelayan modern.

Terkait pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, Bupati menyampaikan bahwa terdapat 20 titik yang direncanakan, dengan satu titik telah selesai dibangun dan saat ini masih menunggu kelengkapan mebel.

Sementara itu, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) telah terealisasi di 35 titik dan belum dioperasikan.

Dalam bidang pendidikan, Bupati menyampaikan bahwa Natuna mendapatkan alokasi pembangunan Sekolah Rakyat dengan anggaran sekitar Rp250 miliar. Pembangunan tersebut direncanakan dimulai tahun ini dan pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas sekitar 11 hektare.

“Program pemerintah pusat cukup banyak masuk ke Natuna. Kami tentu sangat mendukung, namun pembangunan tersebut perlu diselaraskan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah Natuna,” katanya.

Bupati juga menyoroti pentingnya revitalisasi pelabuhan sebagai salah satu kebutuhan utama daerah kepulauan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur fisik harus berjalan seiring dengan peningkatan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam hal konektivitas udara, Cen Sui Lan berharap adanya pembukaan akses penerbangan langsung Ranai–Jakarta. Saat ini, masyarakat Natuna masih banyak melakukan perjalanan melalui Batam sehingga menambah waktu dan biaya perjalanan.

“Kami memohon solusi untuk membuka akses atau rute Natuna–Jakarta secara langsung. Ini sangat penting untuk menekan biaya perjalanan masyarakat dari dan menuju Natuna,” ujarnya.

Selain konektivitas, Bupati juga menyampaikan kebutuhan fasilitas olahraga yang representatif, khususnya kolam renang. Hal ini dinilai penting mengingat Kabupaten Natuna akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2028.

“Kami ingin menjadi tuan rumah yang baik. Karena itu, fasilitas olahraga harus dipersiapkan sejak sekarang dan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Natuna sebagai tuan rumah,” katanya.

Bupati juga berharap Natuna dapat dikembangkan sebagai daerah transit bagi barang-barang ekspor dari luar negeri sebelum didistribusikan ke daerah lainnya di Indonesia.

Selain itu, ia menyampaikan sejumlah persoalan lainnya, di antaranya Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih belum seluruhnya ditransfer oleh pemerintah pusat, kebutuhan fasilitas yang memadai untuk pendaratan dan pengelolaan hasil tangkapan ikan di Natuna, serta progres pengajuan sertifikat bagi masyarakat di Satuan Permukiman Kecamatan Batubi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan Geopark Nasional Natuna resmi ditetapkan sebagai Kandidat Aspiring UNESCO Global Geopark (UGGp) tahun 2026. Menurutnya, status tersebut merupakan peluang strategis untuk memperkenalkan potensi Natuna sekaligus mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno, menyampaikan bahwa Natuna merupakan salah satu kabupaten yang memiliki posisi strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama karena berbatasan langsung dengan sejumlah negara.

Ia menilai posisi strategis tersebut perlu dikelola dengan baik melalui penguatan berbagai sektor pembangunan, khususnya kelautan dan perikanan.

Wamenlu menyebutkan sejumlah pilar penting yang dapat dikembangkan di Natuna, di antaranya sektor kelautan dan perikanan, termasuk potensi ikan Napoleon yang merupakan salah satu kekayaan sumber daya laut Natuna.

Menurutnya, pengembangan sektor perikanan juga perlu diarahkan pada pasar internasional. Sejumlah negara seperti Jepang, China, dan Singapura dapat menjadi pasar potensial bagi produk perikanan Natuna.

Selain kelautan dan perikanan, sektor minyak dan gas juga menjadi potensi strategis Natuna. Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2030, gas dari Blok Tuna direncanakan dapat dikirim langsung ke Vietnam melalui jaringan pipa bawah laut.

Dalam konteks hubungan bilateral, Wamenlu menekankan pentingnya membangun hubungan dan kerja sama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan konstruktif dan tidak sedang terlibat dalam konflik.

“Hubungan bilateral harus dikelola dengan baik, terutama dengan negara-negara yang tidak sedang bertikai, karena kondisi hubungan antarnegara dapat memberikan dampak terhadap daerah,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Natuna dan pemerintah pusat, khususnya dalam mendorong pembangunan daerah perbatasan dan kepulauan, meningkatkan konektivitas, memperkuat ekonomi masyarakat, serta mengoptimalkan potensi strategis Natuna bagi kepentingan nasional.

Hadir dalam kegiatan diantaranya, Sekretaris daerah kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, SE, rombongan dari Wamenlu dan Beberapa Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. (Diskominfo/ Mz).