PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
(wartaKominfo) – Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dalam hal Bupati Natuna Wan Siswandi, menghadiri secara daring Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian atau Lembaga terkait Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah, bertempat di Ruang Vidcon Bupati, Kantor Bupati Natuna Lantai 2, 21/03/2023.
Turut hadir mendampingi Bupati Natuna yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Wakil DPRD Kabupaten Natuna , Kepala BPKAD Kabupaten Natuna, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Natuna, serta Perwakilan PMD, dan Insfektorat.
Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro melalalui vidcon menyampaikan kata sambutan kepada para Pemerintah Daerah seluruh Indonesia.
“Dalam upaya pencegahan, Kemendagri, KPK dan BPKP telah bersinergi untuk melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi melalui perbaikan di 8 (delapan) area intervensi dengan program Monitoring Centre for Prevention atau MCP”. Ujanya
Suhajar Diantoro Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri juga menjelaskan 8 (delapan) area intervensi dengan program Monitoring Centre for Prevention atau MCP.
“Terdapat 30 (tiga puluh) indikator yang dijabarkan lebih detil ke dalam 63 sub indikator pada 8 (delapan) area intervensi yang akan menjadi fokus MCP di tahun 2023 nanti, yaitu:
1.Perencanaan dan Penganggaran APBD;
2.Pengadaan Barang dan Jasa;
3.Perizinan;
4.Penguatan Aparat Pengawasan Intern 5.Pemerintah (APIP);
6.Manajemen ASN;
7.Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah
8.Tata Kelola Keuangan Desa”. Jelasnya
Diakhir sambutannya Suhajar Diantoro Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri agar menggunakan anggaran daerah semaksimal mungkin dengan memperhatikan skala priotas untuk kesejahteraan masyarakat.
“Oleh sebab itu saya berpesan kepada para pemerintah daerah seluruh indonesia agar selalu menggunakan anggaran daerah semaksimal mungkin dengan memperhatikan skala prioritas untuk kesejahteraan masyarakat”. Pesannya
Diskominfo /Sadria
