PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, serta dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda-Ranperda Tahun Anggaran 2019 yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Hadi Candra bertempat di Aula Rapat Kantor DPRD Natuna, Kamis (26/08) Malam.
Turut hadir pada kegiatan teresebut Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si, Wakil Bupati Natuna Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA, Sekda Natuna Wan Siswandi, S.sos.M.Si, para Asisten, Forum Koordinasi Perangkat Daerah (FKPD), sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah (OPD), Tokoh Adat, Tokoh Agama, LSM, Organisasi Kepemudaan,Organisasi Wanita.
Dalam pembahasan tersebut diperoleh hasil dari pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Badan Anggaran DPRD dan TPAD bersama Organisasi Perangkat Daerah, dimana APBD murni Kabupaten Kabupaten Natuna tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1,135 Trilyun mengalami kenaikan sebesar Rp. 178,2 Milyar sehingga APBD Kabupaten Natuna tahun anggaran 2019 menjadi Rp. 1,313 Trilyun.
Dalam penyampaian sikap, fraksi Demokrat, Hendri FN menyampaikan beberapa poin yang harus diperhatikan Pemerintah Daerah diantaranya penggunaan anggaran harus tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah,
Partai Demokrat mengharapkan Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan prima khususnya kebutuhan pendidikan dasar, memberikan dukungan terhadap ketersediaan infrastruktur yang memadai, dalam menyusunan penganggaran APBD agar selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat agar tidak terjadi ketimpangan penggagaran dan tidak terjadinya defisit anggaran.
Partai Demokrat menyatakan sikap dapat menerima dan menyetujui APBD-P Natuna Tahun 2019 untuk disahkan.
Dari partai Golkar, Eri Marka menyampaikan beberapa poin penting diantaranya Pemerintah Daerah perlu adanya usaha yang lebih maksimal agar dapat meningkatkan pendapatan hasil daerah dengan mengangkat beberapa sektor keunggulan daerah.
Untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan sektor perikanan dan kelautan, sektor pariwisata bahari dengan tidak mengesampingkan sektor lainnya.
Selanjutnya Pemerintah Daerah harus menggunakan anggaran secara efisien dan efektif dengan menggunakan skala prioritas dalam menentukan program kegiatan yang akan dilakukan.
Pemerintah Daerah harus memperhatikan kesejahteraan guru dan memperhatikan rasio perbandingan antara guru dan murid agar murid bisa mendapatkan pelajaran yang maksimal serta pemerintah daerah harus memperhatikan para dokter perawat kesehatan agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan semaksimal mungkin.
Dengan beberapa poin tersebut partai Golkar berharap pemerintah daerah selalu memperhatikan kesejahteraan semua elemen masyarakat.
Dari partai PAN, Yohanes menyampaikan meminta kepada Kepala Daerah agar memberikan komposisi anggaran yang adil untuk pembangunan diseluruh Kecamatan serta menghimbau kepada seluruh OPD agar merencanakan program kerja agar bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan meminta kepada Kepala Daerah untuk meninjau kembali kebijakan Dinas Teknis.
Sementara itu fraksi partai PPP, Pang Ali menyampaikan pemerintah daerah harus memperhatikan dunia pendidikan di kabupaten Natuna agar para guru dan murid bisa belajar dan mengajar dengan maksimal serta memperhatikan proyek yang belum bisa diselesaikan agar dapat diselesaikan dan dapat di optimalkan melalui dana alokasi khusus.
Semua fraksi telah menyampaikan pandangan akhir dan menyetujui dengan rencana APBD-P Natuna tahun 2019 yang diajukan oleh pihak eksekutif.
Namun ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh beberapa fraksi yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah agar semua program yang telah disepakati dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat terealisasi sebagai mana mestinya. (Humas_Pro/Sono/Eri)
RILIS PERS, Nomor : 940 /IP/HUMAS-PROTOKOL/2019
