PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
(WartaKominfo) – Tuntutan Forum Kepala Desa terkait Alokasi Dana Desa dalam Rapat Hearing Yang dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Natuna dijawab tegas oleh Bupati Natuna Drs. H. Abd. Hamid Rizal, M.Si. , Selasa (26/09).
Rapat yang sempat tertunda beberapa jam dan dilanjutkan kembali pada pukul 13.00 WIB tersebut memang mengharapkan kehadiran dari Kepala Daerah selaku pemberi kebijakan dan keputusan dalam menangani permasalahan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Kehadiran Bupati Natuna juga didampingi oleh Sekretaris Daerah Wan Siswandi,S.Sos, M.Si dan beberapa unsur OPD terkait beserta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Natuna.
Hamid menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi pada keuangan di tingkat desa juga terjadi ditingkat pemerintah Kabupaten, dan ini merupakan permasalahan secara nasional artinya tidak hanya di Kabupaten Natuna yang mengalami kendala terkait penyaluran dana seperti ADD ini, di daerah-daerah lain juga mengalami hal yang sama.kerana memang dana tersebut belum dikirim oleh pemerintah pusat.
“Keadaan kita sama pak. Bapak pusing karena ADD yang tidak disalurkan, tidak dapat menjalankan berbagai kegiatan, kegiatan yang dijalankanpun jadi terhutang dan bingung mau bayar pakai apa. Begitu juga dengan kami di tingkat Kabupaten yang juga sulit untuk menyalurkan dananya, karena memang dananya belum dikirim oleh pemerintah pusat. Memang betul kalau tidak ada uang bagaimana kita mau bekerja”, ungkap Hamid.
“Ini tida terjadi hanya di daerah kita saja, ini merupakan masalah secara nasional. Bukan karena pihak pemerintah daerah dengan sengaja untuk tidak menyalurkan dananya, Kareena memang dananya belum masuk. Saya juga tidak menginginkan seperti ini. Begitu uangnya sudah dikirim oleh pemerintah pusat dan masuk ke kas daerah, secepatnya juga langsung disalurkan ke Desa. Begitu cara kerja saya, saya tidak mau menahan-nahan. Perlu diketahui, Kabupaten Natuna mendapatkan gelar Daerah terbaik dalam penyaluran dana Desa seluruh Indonesia”, lanjut Hamid.
Hamid juga meminta kepada seluruh kepala desa untuk membuat surat permohonan agar penyaluran ADD dapat segera disalurkan ke desa. Surat tersebut guna memperkuat surat yang dibuat oleh pemerintah daerah kepada Kementerian Keuangan untuk mendorong percepatan penyaluran ADD tersebut.
(Diskominfo/Mardi)
