web site hit counter
Home / Natuna News / Hamid Rizal : Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Tanggungjawab Pemerintah

Hamid Rizal : Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Tanggungjawab Pemerintah

Tgl Rilis: Senin, 26 Agustus 2019 | 02:05

Saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sedang giat mendukung pembangunan terutama pada sector Pariwisata yang berada di wilayah perbatasan, diantaranya Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas.

Namun kendala yang saat ini dirasa adalah minimnya akses menuju kedua daerah tersebut, baik infrastruktur dasar maupun fasilitas transportasi dari ibukota provinsi. Oleh karenanya Kepri terus berupaya memaksimalkan potensi yang ada bagi membangun konektivitas.

Hal ini disampaikan Plt. Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto dalam sambutannya pada acara Diskusi Hulu Migas yang digelar oleh SKK Migas yang mengangkat tema “Kontribusi Sektor Hulu Migas dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, bertempat di Hotel Radisson Batam, kamis (22/08) pagi,

Isdianto menambahkan bahwa terdapat 19 ladang migas yang beroperasi di wilayah Kepulauan Riau dan sejauh ini keberadaannya telah memberikan kontribusi besar terhadap pelaksanaan pembangunan, karena jika tidak didukung oleh Dana Bagi Hasil sebagai Daerah Penghasil Migas, Kepri tidak akan mengalami kemajuan seperti saat ini.

Oleh karenanya, atas nama seluruh masyarakat Kepri, Isdianto menyampaikan apresiasi atas segala dukungan dari SKK Migas sebagai coordinator KKKS Migas dan mengakui bahwa masih berharap banyak adanya dukungan tersebut, terlebih lagi bagi mendukung pembangunan di beberapa wilayah perbatasan seperti Natuna dan Kepulauan Anambas.

Segala rencana pembangunan hendaknya selalu dibangun sinergitas, sehingga hasilnya tidak tumpang tindih dan akan memberikan manfaat bagi seluruh wilayah sasaran program kerja. Oleh karenanya Pemerintah Provinsi Kepri akan terus membangun sinergitas untuk mewujudkan hasil pembangunan yang tepat sasaran serta saling mendukung.

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal dalam sambutannya juga menambahkan bahwa selain kontribusi Dana Bagi Hasil Migas, dirinya juga sangat mengharapkan adanya peluang putra daerah untuk turut dalam aktivitas produksi yang sedang dilakukan oleh para kontraktor yang tergabung dalam KKKS Migas. Tentunya putra daerah yang dimaksud adalah yang memiliki keahlian dibidang migas maupun berbagai keahlian pendukung.

Namun disadari bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, angkatan kerja harus diberikan peluang untuk mengikuti berbagai pelatihan atau pendidikan, sehingga pada gilirannya tercipta SDM yang benar-benar mampu mendukung berbagai pekerjaan dibidang migas yang dimaksud.

Hamid Rizal melanjutkan bahwa pembangunan yang saat ini sedang dilakukan sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan anggaran yang tersedia di APBD Kabupaten Natuna. Walaupun diakui masih mengalami keterbatasan anggaran untuk mengeloka potensi unggulan daerah, yaitu sector pariwisata dan perikanan.

Pekerjaan utama yang sedang digiatkan adalah membangun akses di beberapa objek destinasi wisata. Karena menurut Hamid, jika akses tersebut sudah memadai akan berimbas pada peningkatan perekonomian masyarakat setempat.

Menurutnya, peningkatan ekonomi masyarakat serta pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah dalam membangun kewibawaan dan kedaulatan wilayah NKRI, melalui pendekatan pertahanan bidang ekononi dan kesejahteraan.

Hadir pada kesempatan tersebut beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepri, beberapa pejabat SKK Migas serta pimpinan perusahaan/kontraktor maupun direksi yang tergabung dalam KKKS Migas(Humas_Pro/Arphan, Ipul)

RILIS PERS, Nomor : 938 /IP/HUMAS-PROTOKOL/2019

Official Site Manager Natuna Regency Website
Jl. Batu Sisir - Bukit Arai, Gedung B Lantai II - P. Senoa, Ranai - Natuna 29783, Indonesia.
Email: natuna@natunakab.go.id, Telp: +62-773-31554, +62-773-31554.
x

Check Also

Ombudsman Perwakilan Kepri Gelar Sosialisasi SP4N LAPOR! Di Natuna

(wartaKominfo) – Sebagai Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, ...