PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
(WartaKominfo) – Dalam upaya membangun kemaritiman Indonesia 2020 – 2024 yang mempunyai misi salah satunya menegakkan kedaulatan maritim dengan tujuan menjadikan Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia, Natuna merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat untuk dijalankan berbagi program-program pembangunan. Oleh sebab itu untuk memaksimalkan program tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia melaksanakan Rapat Koordinasi Kepada Pemerintah Kabupaten Natuna (23/07), guna mensinkronisasikan program serta memetik sumbang saran terhadap program yang akan dijalankan Kemenko Kemaritiman terhadap pembangunan Natuna.
“Dalam Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2015, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi oleh menteri koordinator dilakukan melalui penerapan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien baik antar kementerian atau lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan kementerian atau lembaga lainnya yang terkait”, terang Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dr. Purbaya Yudi Sadewa.
Selain berdasarkan Perpres nomor 7 tahun 2015, Purbaya juga menjelaskan bahwa Kemenko Bidang Kemaritiman mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan sumber daya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2015.
Terhadap kedaulatan maritim di Natuna, pemerintah pusat telah mencanangkan berbagai program kegiatan yang diselaraskan berdasarkan 5 pilar prioritas pembangunan Natuna yaitu, Sektor Kelautan dan Perikanan, Sektor Pariwisata, Sektor Jasa Industri Migas, Sektor Lingkungan Laut, serta Sektor pertahanan dan keamanan.
Melalui rapat tersebut, Program-program itu dipaparkan langsung oleh Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Purbaya Yudi Sadewa kepada Pemerintah Kabupaten Natuna.
Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Bupati Natuna – Bukit Arai tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si. Selaku Pemimpin daerah, Hamid merasa sedikit dilema terkait dengan kemaritiman di Natuna. Hal itu dikatakannya mengingat dengan adanya aturan baru yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten terhadap laut hanya ada di bibir pantai saja.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Natuna ini berada di wilayah perbatasan, peran maritim sangat penting kerena wilayah Natuna ini 99% lautan. Cuma kewenangan Bupati hanya 1 % berdasarkan Undang-undang nomor 27 tahun 2014 yang menyatakan Kewenangan Bupati Hanya di bibir pantai. Padahal pengamanan karang atau sebagainya dari 0 – 4 mil itu sebenarnya lebih baik kewenangan kabupaten” tutur Hamid Rizal.
Hamid mengatakan, masalah kemaritiman ini memang sangat penting untuk dibahas, karena menurutnya ladangnya masyarakat Natuna itu di laut. Ia berharap kedepannya perkembangan dan kemajuan Natuna khususnya di bidang kemaritiman ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat kabupaten Natuna.
(Diskominfo/Natuna).
