PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
WartaKominfo _ Pasca kisruh munculnya kembali kapal nelayan asing yang menagkap ikan hingga masuk ke batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Natuna perbatasan Utara Indonesia, kini Kabupaten Natuna makin menjadi pusat perhatian oleh pemerintah pusat. Usai kunjungan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo pekan lalu, kini giliran Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud Muhammad Yusuf turut mengunjungi Natuna bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KKP) Republik Indonesia Edhy Prabowo didampingi Gubernur Kepulauan Riau beserta beberapa Pejabat Militer dan unsur dari Kemeterian lainnya, Rabu (15/01).
Menkopolhukam dan Men KKP beserta rombongan tiba di Bandara Raden Sadjat Natuna sekitar pukul 08.30 WIB yang disambut oleh Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal beserta unsur FKPD Kabupaten Natuna. Kunjungan Menteri kali ini merupakan tindak lanjut perhatian pemerintah pusat terhadap Kabupaten Natuna setelah kunjungan Presiden Repulik Indonesia terkait dengan urusan kedaulatan Negara di perbatasan Utara Indonesia di laut Natuna Utara yang menjadi polemik akhir-akhir ini.
“Saya bersama teman-teman dari pejabat sipil dan pejabat militer dari pusat dan daerah sengaja datang ke sini untuk mempollowupi intruksi Presiden yang telah dikeluarkan dari natuna dua tahun lalu dan minggu yang lalu agar kita menjaga hak-hak berdaulat kita atas wilayah dan menjaga kedaulatan tanpa bisa tawar menawar” ujar Mahfud saat menyambangi para nelayan Natuna di Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) di Selat Lampa Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna.
Mahfudjuga mengatakan, pemerintah akan segera melaksanakan beberapa pembangunan di Kabupaten Natuna terkait dengan pemanfaatan pemberdayaan sumber daya laut dan sumber daya alam lainnya yang ada di Kabupaten Natuna. Terkait dengan polemik yang terjadi bagi nelayan Natuna di Laut Natuna Utara sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengamankan dan menjaganya. Selain mengamankan dan menjaga kedaulatan wilayah Negara, mensejahterakan masyarakatnya juga merupakan tugas pemerintah.
“Tugas pemerintah itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia. Itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di alenia keempat. Disini jelas, pemerintah itu dibentuk untuk melaksanakan tujuan Negara, melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah, melindungi daerah kekuasaanya supaya tetap di wilayah kekuasannya dan kedaulatannya, dan melindungi rakyatnya termasuk para nelayan-nelayannya” lanjut Mahfud.
Sebelum menyambangi para nelayan Natuna di SKPT Selat Lampa, robongan Kementerian sempat berlayar dengan menggunakan KRI Semarang untuk melaksanakan Rapat tertutup dan rangkaian acara lainnya seperti temu ramah dan bentuk ucapan terimakasih kepada kapal-kapal tim pengawas perairan di perbatasan Laut Natuna Utara yang senantiasa melaksanakan tugas dalam menjaga kedaulatan Negara.
Bertolak dari Selat Lampa, rombongan Kementerian sempat mengunjungi Alif Ston Park yang merupakan salah satu Geosite Geopark Nasional yang ada di Natuna, kemudian kembali ke Bandara Raden Sadjad untuk dibeeagkatkan kembali ke Tanjungpinang. (Diskominfo/Mardi)
