PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
(WartaKominfo) – Opini “Wajar Tanpa Pengecualian” merupakan sebuah predikat baik yang didapatkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dalam mengelola keuangan daerah. Predikat tersebut berikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kepada Pemkab Natuna setelah memeriksa laporan keuangan daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018.
“Alhamdulillah, laporan keuangan pemerintah kabupaten Natuna tahun anggaran 2018 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian” tutur Ngesti pada acara Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Natuna dengan Agenda Penyampaian Pidato Bupati Natuna tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Natuna Tahun Anggaran 2018, Selasa malam (02/07) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Natuna.
Predikat ini merupakan keempat kalinya diraih oleh Pemerintah Kabupaten Natuna terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, dan juga merupakan kedua kalinya secara berturut-turut diraih Kabupaten Natuna dari 2017 lalu.
Sebagai apresiasi dari kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna bersama DPRD Kabupaten Natuna, Ngesti menyampaikan bahwa Pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2019 ini sebesar Rp. 27.000.000.000.
“Semoga kepercayaan yang telah diamanahkan oleh pemerintah pusat ini dapat kita jaga dan dapat kita pertahankan dari waktu ke waktu” lanjut Ngesti.
Dalam rapat paripurna tersebut, selaku Wakil Kepala Daerah Ngesti mengharapkan kepada DPRD Natuna untuk dapat memberikan sumbangan saran dan masukan dalam pelaksanaan APBD kedepan sehingga pelaksanaannya dapat semakin lebih baik. (Diskominfo/Mardi)
