Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, SE, dan dihadiri perwakilan Polres Natuna, TNI AL, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, perangkat daerah terkait, camat, lurah, kepala desa, organisasi perempuan, insan pers, serta tokoh masyarakat.
Dalam arahannya, Boy Wijanarko menekankan bahwa pencegahan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan koordinasi yang kuat dan keterlibatan seluruh unsur masyarakat. Ia mengajak seluruh pihak meninggalkan pola kerja sektoral dan membangun langkah pencegahan yang terencana serta berkelanjutan.
Ia juga menyoroti perlunya pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi. Menurutnya, wilayah Bunguran Besar menjadi salah satu perhatian berdasarkan gambaran kasus yang disampaikan dalam rapat, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan deteksi dini yang lebih terarah.
“Pencegahan kekerasan terhadap perempuan harus menjadi gerakan bersama yang terencana dan berkelanjutan. Saya berharap melalui rapat ini, kita dapat menyepakati langkah-langkah prioritas yang menjadi komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Natuna dalam mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan,” ujarnya.
Dalam pemaparan materi, perwakilan Polres Natuna, Bripka Defi Handana, menjelaskan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami perempuan dan anak, mulai dari kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi, penelantaran, perundungan, kekerasan seksual, eksploitasi, hingga tindak pidana perdagangan orang. Ia menekankan pentingnya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan.
Perwakilan Pengadilan Negeri Natuna, Sirojudin, SH., MH, menyampaikan bahwa perkara terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan kecenderungan peningkatan berdasarkan pemantauan data pengadilan. Ia mengingatkan bahwa kasus yang tercatat belum tentu menggambarkan keseluruhan kejadian karena sebagian korban enggan melapor akibat rasa malu maupun tekanan sosial. Sementara itu, perwakilan Pengadilan Agama Natuna, M. Ali Haidar, S.HI, menyoroti persoalan pemenuhan nafkah istri dan anak pascaperceraian serta mendorong penguatan pendampingan hukum, edukasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Natuna, Sri Riawati, SP., M.Si, menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan upaya pencegahan dan deteksi dini melalui kegiatan langsung di lapangan. Ia juga menyoroti fenomena gunung es, yakni masih adanya kasus yang tidak dilaporkan sehingga penanganannya belum dapat dilakukan secara optimal.
Dalam diskusi, Polres Natuna menyampaikan komitmen untuk memperluas sosialisasi dan edukasi hingga ke wilayah kepulauan yang jauh. Sementara itu, Satpol PP menyoroti perlunya perhatian terhadap anak di bawah umur yang beraktivitas hingga larut malam maupun yang dipekerjakan di tempat hiburan malam. Camat Bunguran Selatan juga mengusulkan penguatan akses data kasus, keberadaan saluran pengaduan di tingkat desa, serta peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat kecamatan.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Natuna berharap terbangun kesepahaman dan komitmen bersama dalam menyusun rencana aksi pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan keluarga diharapkan mampu memperkuat perlindungan, memperluas akses pengaduan, serta mewujudkan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak di Kabupaten Natuna.
Diskominfo/D
