PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
Dalam era transaparansi, terutama pada penyelenggaraan pembangunan sebagaimana nawacita Presiden Republik Indonesia yang telah mengamankan bahwa pelaksanaan pembangunan harus dimulai dari wilayah pinggiran, tingkat pedesaan, memberikan peluang besar bagi pemerintah desa untuk menentukan arah pembangunan sesuai skala prioritas.
Dengan alokasi anggaran sangat besar lebih memudahkan pemerintah desa mengelola pembangunan secara mandiri. Namun demikian peluang besar tersebut tentu diiringi dengan pengawasan yang dimaksudkan agar dalam pengelolaannya Dapat terus terpantau oleh segenap masyarakat sebagai kontrol sosial serta lembaga penegak hukum.
Oleh karenanya, seluruh tahapan pembangunan, melalui dari perencanaan, realisasi, pelajaran dan pengawasan harus diselenggarakan secara terbuka, rencana pembangunan yang tepat sasaran dan selalu berpedoman pada petunjuk dan peraturan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah, Wan Siswandi,S.Sos ketika membuka rapat koordinasi pembinaan pemerintah desa tahun 2017, Jum’at (10/11) pagi diruang rapat kantor Bupati Natuna, Bukit Arai , Ranai, dihadiri pula oleh Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Asisten Pemerintah Setda Kabupaten Natuna, para Camat dan kepala desa se- Kabupaten Natuna.
Lebih lanjut disampaikan pula oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Kabupaten Natuna, Indra Joni, S. Sos menerangkan bahwa Upaya pencegahan, pengawasan dan pengamanan penyelenggaraan dana desa diselenggarakan dengan didasari MOU antara kementerian pembangunan desa tertinggal (KPDT), Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2017.
Beliau Juga berharap dengan masuknya triwulan IV saat ini, seluruh Kepala desa dapat menggesa realisasi pembangunan Desa sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
(Humas_P/Sri, Diana)
