Sosialisasi Ketentuan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk mewujudkan percepatan pembangunan, tepat sasaran dan mendukung peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat disuatu daerah, diperlukan system pengelolaan dan pemberdayaan segala potensi secara benar, efektif dan efisien. Hal itu juga hendaknya dapat terwujud pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, pengelolaan keuangan daerah hendaknya dilaksanakan oleh aparatur yang benar – benar memiliki kemampuan dan tanggungjawab, karena pelaksanaannya benar – benar sudah diatur secara jelas secara teknis maupun secara hukum berdasarkan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Sambutan Plh SekdaHal ini disampaikan Bupati Natuna melalui Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Drs. Minwardi saat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara Sosialisasi Ketentuan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah, Selasa(08/03) pagi di aula pertemuan Hotel Natuna.

Sambutan Plh SekdaSelanjutnya ditambahkan bahwa saat ini, aparatur pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan daerah disetiap SKPD hanya memiliki pengetahuan pengelolaan keuangan secara teknis, namun pengetahuan terhadap ketentuan hukum yang berlaku belum lah memadai, bahkan karena kekurangan informasi terhadap hal tersebut tidak jarang menyebabkan para pejabat maupun pelaksana teknis pengelolaan keuangan daerah tersandung pelanggaran hukum.

Peserta Sosialisasi Ketentuan Hukum Pengelolaan Keuangan DaerahUntuk itu diharapkan melalui kegiatan kali ini, para pengelola keuangan dareah di setiap SKPD Kabupaten Natuna mendapatkan informasi dan penyegaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku sehingga pada gilirannya mampu menciptakan keseragaman dan menekan angka pelanggaran hukum dibidang pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Natuna. (Ermiza/Alex)

Sumber : Bagian Umum Setda Kab.Natuna (08/03/2011)