PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna menggelar silahturahmi dan audiensi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kota Tanjungpinang. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Wakil Bupati Natuna, Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA., pada Kamis (02/01) siang.
Ngesti meminta kepada seluruh elemen masyarakat, agar memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta mengikuti segala kewajiban yang telah diatur oleh pihak penyelenggara.
Ngesti mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sangat menyambut baik beberapa program yang diluncurkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat. Menurutnya program tersebut dapat membantu masyarakat, dan mampu menekan angka kemiskinan, terutama yang ada di Kabupaten Natuna. Untuk itu Ngesti meminta kepada seluruh elemen masyarakat, agar memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta mengikuti segala kewajiban yang telah diatur oleh pihak penyelenggara.
Selain itu Ngesti berharap, agar seluruh Aparatur Pemerintahan, baik itu ditingkat Daerah Kabupaten, Kecamatan hingga ditingkat Desa/Kelurahan, dapat mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan ini kepada masyarakat. Sehingga nantinya masyarakat dapat mengetahui manfaat baik yang ditawarkan, serta dapat menjadi peserta dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang, Seri, menyampaikan, bahwa silahturahmi dan audiensi ini bertujuan untuk memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, atas berbagai program dari BPJS Ketenagakerjaan.
Seri menjelaskan, bahwa ada sejumlah program yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat di Kabupaten Natuna. Diantaranya Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan, Jaminan Pendidikan Anak hingga ke Perguruan Tinggi, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Pihaknya mengeklaim dengan adanya beberapa program tersebut diatas, dapat menghindari penambahan jumlah kemiskinan baru terhadap masyarakat. (Humas_Pro/Sono/Eki)
RILIS PERS, Nomor : 1065 /IP/HUMAS-PROTOKOL/2019
