Bupati Natuna Perkuat Sinergi dengan BWS Sumatera IV untuk Pembangunan Daerah

You are currently viewing Bupati Natuna Perkuat Sinergi dengan BWS Sumatera IV untuk Pembangunan Daerah
WartaKominfo – Pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV Batam untuk mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air, khususnya jaringan irigasi pertanian dan penyediaan air baku bagi masyarakat.

Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan serah terima hibah barang milik negara (BMN) berupa pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Kabupaten Natuna sekaligus sinkronisasi program dan kegiatan BWS Sumatera IV untuk periode 2027–2029. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna, Senin (26/10/2026).

Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Natuna serta dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Agus Supardi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Wan Syazali, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD) Suryanto, serta Kepala Bapperida Natuna yang juga menjabat Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Moestofa Al Baqry. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perwakilannya.

Dari BWS Sumatera IV Batam, hadir Plh. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam Nedy Hidayat, Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Junaiedy Malay, Kasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Wildan Patria Islami, Kasi Operasional dan Pemeliharaan Nul Hanif Sutama, serta Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Dadang Ridwan.

Dalam sambutannya, Bupati Natuna menekankan pentingnya sinergi pemerintah kabupaten natuna dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV Batam agar pembangunan infrastruktur sumber daya air dapat menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung sektor pertanian, dan sektor2 lainnya dalam penanggulangan dan pemecahan masalah serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi daerah.

Menurutnya, kehadiran BWS Sumatera IV Batam di Natuna menjadi langkah positif dalam memperkuat koordinasi dan sinergi untuk program – program Pemerintah Kabupaten Natuna, khususnya dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur sumber daya air berjalan terarah.

“Dengan adanya koordinasi langsung bersama BWS Sumatera IV Batam, diharapkan komunikasi terkait pelaksanaan kegiatan, perkembangan pekerjaan, serta perencanaan program pembangunan di Kabupaten Natuna dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan daerah,” ujar Bupati.

Serah terima hibah JIAT menjadi bagian penting dalam pengelolaan aset infrastruktur yang telah dibangun dan yang akan dibangun agar dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal untuk kepentingan Masyarakat dan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Keberadaan jaringan irigasi tersebut diharapkan membantu memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian, terutama dalam mendukung produktivitas sawah.

Berdasarkan paparan BWS Sumatera IV, pembangunan JIAT di kawasan Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, terdiri atas tiga lokasi dengan jaringan saluran sepanjang sekitar 3,0 kilometer dan cakupan sawah potensial sekitar 30 hektare. Seluruh pekerjaan dilaporkan telah selesai, dengan debit air sumur sekitar 3 liter per detik pada masing-masing lokasi.

Selain membahas serah terima aset, pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan Natuna dengan rencana program BWS Sumatera IV pada 2027–2029. Sinkronisasi diperlukan agar usulan daerah, kesiapan teknis, persyaratan lingkungan, dan dukungan anggaran dapat dipersiapkan secara terarah.

Dalam paparan program, BWS Sumatera IV juga menyampaikan sejumlah rencana pengembangan infrastruktur, antara lain pembangunan Embung Kelanga untuk mendukung kebutuhan air baku masyarakat dan pengairan empat desa, pengamanan Pantai Piwang, pengamanan kawasan Bandara Raden Sadjad dan akses menuju Pelabuhan Penagi, serta perencanaan pengendalian banjir Kota Ranai.

Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna berharap program pembangunan sumber daya air dapat berjalan selaras dengan prioritas pembangunan daerah, memperkuat ketahanan sektor pertanian, meningkatkan pelayanan dasar, serta mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.