(Wartakominfo) – Pemerintah Kabupaten Natuna bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat koordinasi dalam upaya menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya bagi nelayan dan petani. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat I Lantai II Kantor Bupati Natuna, Selasa (14/7/2026).
Pertemuan dipimpin langsung oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan, didampingi Wakil Bupati Natuna Jarmin dan Sekretaris Daerah Boy Wijanarko. Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto beserta jajaran, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Batam Hanif Pradita Nursalih, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Hiswana Migas, para camat, kepala desa, serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Cen Sui Lan menyampaikan bahwa Natuna sebagai daerah kepulauan terluar memiliki tantangan tersendiri dalam penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi. Kondisi geografis yang didominasi wilayah laut menjadikan akses energi, khususnya bagi nelayan dan masyarakat di pulau-pulau terluar, sebagai kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Distribusi BBM merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat Natuna, khususnya nelayan. Melalui pertemuan ini diharapkan lahir solusi bersama untuk mengatasi berbagai kendala distribusi serta memperkuat ketahanan energi di Kabupaten Natuna,” ujar Bupati.
Bupati menjelaskan, terdapat sejumlah persoalan yang masih dihadapi dalam distribusi BBM di Natuna. Di antaranya penyerapan solar yang sangat dipengaruhi kondisi cuaca sehingga kebutuhan riil di lapangan kerap berbeda dengan kuota yang telah ditetapkan. Selain itu, masih terdapat kendala prosedur dalam penyaluran BBM jenis Pertalite di wilayah yang belum memiliki lembaga penyalur resmi, keterbatasan sarana angkut BBM yang memenuhi standar keselamatan, serta belum terbentuknya sub penyalur BBM di beberapa wilayah akibat kendala administrasi.
Selain itu, distribusi minyak tanah ke sejumlah wilayah masih mengandalkan jalur laut menggunakan kapal kayu karena keterbatasan armada pengangkut yang memenuhi standar keselamatan. Pemerintah Kabupaten Natuna juga saat ini tengah melakukan pembaruan data nelayan secara menyeluruh yang nantinya akan menjadi dasar dalam perhitungan kebutuhan dan kuota BBM bersubsidi sektor perikanan.
Menurut Bupati, hasil pendataan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyesuaian kuota BBM bersubsidi agar kebutuhan masyarakat nelayan dapat terpenuhi secara optimal. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah, BPH Migas, dan Pertamina terus diperkuat melalui kebijakan yang adaptif terhadap karakteristik daerah kepulauan dan perbatasan.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto, menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi, khususnya solar, guna memastikan distribusinya tepat sasaran. Pengawasan dilakukan melalui pengendalian kuota sesuai ketentuan, pemantauan distribusi, hingga pemberian sanksi terhadap pelanggaran apabila ditemukan penyalahgunaan.
“BPH Migas berkomitmen memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Berbagai langkah pengawasan terus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan serta menjaga distribusi tetap tepat sasaran,” jelas Bambang.
Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui sistem digital, proses penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan sebagai contoh bagi nelayan dengan kapal di bawah 30 Gross Ton (GT) maupun petani yang menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor dan pompa air serta peralatan pertanian lainnya.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna bersama BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, serta seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola distribusi BBM yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan mampu menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi daerah, serta memperkuat ketahanan energi di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
