PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
(wartaKominfo) – Hari ini Natuna kembali bergejolak. Pasalnya, nelayan Natuna yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Natuna (ANNA) tumpah ruah menyerbu kantor DPRD Kabupaten Natuna Kamis, (27/02).
Massa menolak nelayan dari Pantura mencari ikan di perairan Natuna mengunakan pukat catrang. Alat tangkap cantrang yang digunakan oleh Nelayan Pantura tersebut dianggap tidak ramah lingkungan, serta dapat merusak ekosistem.
“Kami tidak menolak rencana Pemerintah Pusat mendatangkan Ratusan Kapal Nelayan Pantura di laut kami, tetapi kami menolak alat cantrang yang digunakan oleh nelayan Pantura” seru salah satu pendemo.
Kehadiran massa disambut oleh Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Natuna. Selanjutnya, sejumlah perwakilan nelayan tersebut melakukan hearing bersama DPRD dan Bupati Natuna, Hamid Rizal di ruang paripurna untuk menyatakan sikap penolakan terhadap kapal Cantrang yang akan beroperasi dilaut Natuna.
Selain aksi yang digelar ANNA tersebut, sikap penolakan lainnya juga diambil oleh Tim Natuna Institute. Dilansir dari rilis Divisi Humas Natuna Institute, bahwa tim natuna institute tersebut meminta Komisi IV DPR RI untuk mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo untuk mengkaji ulang kebijakannya mengerahkan kapal-kapal Ikan dari Pantura yang menggunakan Cantrang untuk beroperasi di laut Natuna.
Menurut Tim Natuna Institute, selain akan merusak terumbu karang, penggunaan cantrang juga bertolak belakang dengan kebijakan ditetapkannya Natuna sebagai kawasan Geopark Nasional dan segera diusulkan menjadi Unesco Geopark Global (UGG).
Natuna Institute, dalam kajiannya, merekomendasikan pemerintah pusat seharusnya membantu para nelayan UKM Natuna, yang jumlahnya puluhan ribu, bisa berkembang. Pemerintah juga wajib memberikan pendampingan, pelatihan, serta akses permodalan perbankan.
(Diskominfo/Fera)
