PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
(wartaKominfo) – Pernahkah anda bertemu atau melihat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau gejala yang cenderung aneh lalu menyebutnya dengan istilah orang gila? Sikap yang demikian merupakan salah satu contoh stigma terhadap ODGJ. Bukan hanya itu, perlakuan diskriminatif juga acap kali diterima oleh ODGJ. Tanpa kita sadari, stigma negatif tersebut telah menyebabkan ODGJ merasa malu, menyalahkan diri sendiri, putus asa, bahkan benar-benar menganggap dirinya gila.
Bertepatan dengan Hari Kesehatan Jiwa atau World Mental Health Day pada Kamis, (10/18/2019), Kepala Bidang Sosial, Dinsos PPPA Kabupaten Natuna, Fitri ketika dijumpai oleh Pewarta Diskominfo menyampaikan himbauannya kepada masyarakat Kabupaten Natuna khususnya, untuk mengubah stigma negatif kepada penderita gangguan jiwa.
“Saya pengen nya mereka mendapatkan hak dan perlakuan yang sama seperti kita, janganlah kita memberikan label gila kepada mereka. Oke, mereka memang terganggu kesehatan jiwa nya, tetapi kita tidak perlu mengatai mereka gila, sebab hal tersebut akan menambah tekanan pada mentalnya. Apalagi yang sudah direhab sempat membaik, namun lingkugan nya kembali memberikan stigma negatif kepada mereka” , ungkap Fitri, prihatin.
Menurut Fitri, berdasarkan data yang berhasil dihimpun pendata disabilitas yang sudah mengelilingi Kabupaten Natuna, jumlah penderita gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Natuna saat ini mencapai 130 jiwa. Kabupeten Natuna merupakan jumlah ODGJ tinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Dari 130 penderita ODGJ tersebut, Fitri menjelaskan bahwa penyebab terbanyak adalah pengaruh minuman keras, narkoba, dan sejenisnya. Selebihnya adalah tekanan mental dari lingkungan dan faktor lainnya.
Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinsos PPPA khususnya Bidang Sosial sangat memperhatikan keadaan ODGJ di Natuna, untuk itu pihak Dinsos melaksanakan program rehabilitasi jiwa dengan merujuk dan mengantarkan pasien ODGJ ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) , Tampan, Pekanbaru, Riau. Setelah rekomendasi dari Dokter pihak RSJ, pasien akan dijemput untuk dibawa pulang kembali ke Natuna. Belum adanya panti sosial di Kabupaten Natuna sangat disayangkan. Karena, jika ada lembaga sosial atau panti sosial yang mengadakan kegiatan untuk pasien tersebut, tentu akan membantu pemulihan pasien. Karena, setelah kembali dari RSJ, pasien tersebut bisa kembali terganggu kesehatannya jika tidak rutin diberikan obat dan tidak melakukan kegiatan apapun.
Dalam hal penanganan ODGJ di Kabuaten Natuna, Dinsos PPPA bekerja sama dengan Dinkes PPKB yakni melalui Puskesmas-Puskesmas untuk perawatan ODGJ seperti pemberian suntik atau obat-obatan. Tidak hanya itu, dalam proses pengantaran ke RSJ pun, Pihak Dinsos juga bekerja sama dengan pihak kesehatan dan Satpol PP untuk pengamanan. Kepedulian terhadap ODGJ juga diperlukan, terutama pihak keluarga. Diharapkan pihak keluarga untuk lebih rajin membawa keluarga yang bermasalah jiwa nya tersebut ke Puskesmas untuk rutin diberikan obat Setiap orang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membantu mengurangi stigma dan mendorong toleransi.
Kita dapat mendukung ODGJ dengan cara sederhana, misalnya, mendukung orang-orang gangguan kejiwaan dan keluarga mereka dengan mengurangi diskriminasi.
Sebenarnya Indonesia sudah menerapkan Bebas Pasung. Namun hal tersebut masih saja terjadi. Tidak jarang, pasien ODGJ dipasung dan dikurung dirumahnya, termasuk juga Natuna, masih terjadi hal demikian walaupun tidak banyak. Keluarga yang mengalami ODGJ dianggap mengganggu dan meresahkan masyarakat lalu mengambil jalan memasung pasien tersebut.
“Jangan stigma negatif kepada mereka para ODGJ, tidak semua ODGJ itu meresahkan, merek hanya perlu kasih sayang dan perhatian lebih” pungkas Fitri mengakhiri bincangnya bersama wartaKominfo. Kamis, (10/10/2019).
(Diskominfo/Fera)
