PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
Stunting dalam sepuluh tahun terakhir merupakan salah satu masalah gizi terbesar pada balita di Indonesia, namum hingga saat ini masyarakat belum menyadari bahwa stunting adalah salah satu masalah serius dikarenakan belum banyak yang mengetahui penyebab, dampak dan pencegahannya.
Prioritas Pembangunan Nasional adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui strategi mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Untuk itu, menjadi tanggungjawab Pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan berupa tenaga medis yang cukup dan berkualitas, layanan kesehatan prima, sarana obat-obatan yang memadai serta fasilitas penunjang kesehatan lainnya.
Hal ini disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Drs. Izwar Asfawi dalam acara pembukaan kegiatan Forum Dialog Bantuan Sosial (BPNT/PKH) yang diselenggarakan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika RI di Rumah Makan Sisir Basisir (28/8) Pagi.
Turut hadir pada acara tersebut Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Perkim dan Perwakilan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Natunal dan Peserta Dialog dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Kabupaten Natuna.
Lebih lanjut Izwar menyampaikan bahwa saat ini Kabupaten Natuna memiliki beberapa kecamatan dan desa yang sedang menjalankan program fokus pada penanganan stunting.
Saat ini juga sudah dibuatkan surat edaran Bupati Natuna Nomor 440/DIKESPPKB/85/2018, tanggal 28 Maret 2018 tentang gerakan masyarakat hidup sehat.
Khusus Kabupaten Natuna, saat ini Ibu hamil sampai anak usia balita (1.000) seribu hari kehidupan sudah dibantu dengan Program Keluarga Harapan (PKH) guna memenuhi gizi dalam kandungan dengan harapan anak tidak lahir dengan kondisi stunting. Kondisi saat ini sudah ada 1. 034 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pada kesempatan yang sama, Kasubbid Informasi dan Komunikasi Sosial Kementerian Informasi dan Informatika RI, Sarjono mengatakan bahwa sesuai amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2015 disebutkan bahwa ditugaskan bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait melakukan disminasi program-program kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk disusun narasi tunggal dan dikomunikasikan kepada publik.
Oleh sebab itu, Kominfo ingin memastikan bantuan sosial yang sudah dikuncurkan oleh pemerintah dapat digunakan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat manfaatnya bagi para keluarga penerimaan manfaat khususnya dalam penuaian nutrisi. (Humas_Pro/Zq/Ery)
RILIS PERS, Nomor : 942 /IP/HUMAS-PROTOKOL/2019
