PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
Setelah mendapatkan lawatan dari Presiden RI dan Kemenko Polhukam RI beberapa waktu lalu, kini Kabupaten Natuna kembali dikunjungi oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia beserta rombongan dengan agenda untuk memastikan kondisi keamanan perairan Natuna Utara.
Bertempat di Anjungan Armada Cost Guard Indonesia nomor lambung 301, hadir pada kesempatan tersebut diantaranya Ketua dan beberapa Anggota DPR RI Komisi I, Bupati Natuna, dan beberapa pejabat dilingkungan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.
Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid dalam sambutannya diatas anjungan Armada Coast Guard Indonesia 301, Kamis (16/1) lalu menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan Presiden RI yang akan meningkatkan patrol laut untuk menjaga keamanan dan wilayah kedaulatan NKRI yang belakangan ini ramai dibincangkan terkait pencurian ikan dan pelanggaran batas wilayah oleh Kapal Nelayan Asing dan Cost Guard Cina.
Meutya juga menjelaskan bahwa Komisi I DPRD dalam fungsi legislative dan penganggaran, akan segera mempelajari regulasi untuk melengkapi dan membuat Undang-Undang keamanan laut melalui penguatan fungsi Bakamla secara penganggaran agar lebih konsisten melakukan operasi pengamanan laut diwilayah perairan Natuna Utara, bukan pengamanan yang insidentil dimana operasionalnya dengan cara menarik armada keamanan laut dari daerah lain.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Oprasional laut Bakamla, Laksma TNI Nur Syawal Embun mengatakan bahwa armada laut Bakamla akan segera beroperasi penuh di perairan Natuna sebagai Vocal Ponit. Sedangkan untuk pengamanan nelayan yang sedang melaut tetap menjadi bagian dari tugas Bakamla sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat.
Selanjutnya Nur Syawal juga menerangkan kondisi terkini, dimana dalam wilayah ZEE maupun terirorial NKRI saat ini sudah tidak terliat keberadaan Kapal Ikan Asing di Laut Natuna Utara. (Pro_kopim/Endang)
RILIS PERS, Nomor : 1076 /IP/HUMAS-PROTOKOL/2019
