PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
(WartaKominfo) – Dalam rangka mempercepat pembangunan di Natuna dan Anambas, harus adanya suatu lembaga baru yang dinamakan lembaga provinsi dalam rangka mengkafer seluruh kewenangan-kewenangan yang selama ini kewenangan tersebut berada di kabupaten, sekarang berada di provinsi. Hal itu dikatakan Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal saat jumpa pers usai pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Natuna ke 20 di Halaman Kantor Bupati Natuna Bukit Arai, Sabtu (12/10).
“Harapan kita kedepan mudah-mudahan Kabupaten Natuna jauh lebih maju dan lebih berkembang, dan mudah-mudahan menjadi provinsi Kepulauan Natuna Anambas” ucap Hamid. Harapan tersebut diungkapkan Hamid karena didasari oleh adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa kewenangan Kabupaten sudah semakin berkurang sehingga untuk mempercepat pembangunan, menurutnya Natuna Anambas harus jadi Provinsi.
“Makanya kalau kita bicara percepatan, mau tidak mau,karena Natuna dan Anambas itu juga merupakan daerah perbatasan, wilayah strategis nasional. Jadi di jaga baik-baik dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Maka dalam percepatan ini kita perlu adanya lembaga baru dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna” lanjut Hamid.
Dalam upaya menuju Natuna Annambas sebuah provinsi baru, Hamid mengatakan telah mempersiapkan langkah-langkah seperti mempersiapkan infrastruktur, mempersiapkan SDM, serta mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pemerintah pusat seperti pemekaran Kabupaten Natuna Barat dan Kabupaten Natuna Selatan yang saat ini sudah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia.
Kepada awak media, Hamid juga mengatakan sejauh ini, komunikasi antara Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten induk dengan Kabupaten Anambas sudah sangat baik. Kabupaten Anambas juga telah menyetujui terkait dengan usulan pembentukan provinsi baru Natuna Anambas tersebut. Hamid juga mengatakan bahwa ia akan segera berkunjung ke Anambas dalam waktu dekat untuk memperbincang kelanjutan hal tersebut.
(Diskominfo/Mardi)
