PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan, Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) kedalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW).
Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Natuna, Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA., saat membuka secara resmi kegiatan Uji Publik Penyusunan KLHS di Gedung Sri Serindit, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, pada Rabu (06/11) pagi.
Ngesti menyampaikan, pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan perubahan RPJMD/RPJPD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan rencana daerah, bagi Kabupaten Natuna kedepan.
KLHS menjadi pemandu bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, dalam melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017, tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan secara berkelanjutan.
Ngesti berharap, pembuatan dan pelaksanaan KLHS akan mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan dan melalui momentum ini, kita dapat merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Ngesti menambahkan, alternatif proyeksi hasil KLHS perubahan RPJPD ini, menjadi dasar dalam merumuskan sasaran dan strategi arah kebijakan, akan diintegrasikan kedalam dokumen perubahan RPJPD Kabupaten Natuna tahun 2005-2025.
Kegiatan yang dihadiri oleh Prof. Dr. Ir. Syafruddin Kadir, dari Universitas Lambung Mangkurat sebagai narasumbernya tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Natuna Daeng Ganda Rahmatullah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Boy Wijanarko, para pimpinan OPD lainnya, FKPD, tokoh masyarakat dan para tamu undangan lainnya. (Humas_Pro/Sys/Rizal)
RILIS PERS, Nomor : 1012 /IP/HUMAS-PROTOKOL/2019
