PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
(wartaKominfo) – Bupati Natuna, Cen Sui Lan bersama Wakil Bupati, Jarmin mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, serta Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia. Rabu, 18 Juni 2025.
Bertempat Di Ballroom Gajah Mina Adiwana Jelita Sejuba Resort Bunguran Timur. Rangkaian kegiatan di awali sambutan Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Brigjen TNI Purwito yang menjelaskan rapat koordinasi ini diselenggarakan untuk memperoleh data dan informasi faktual di lapangan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan nasional yang berbasis bukti.
“Fokus kita tertuju pada kegiatan prioritas pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, serta penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan choke point strategis,” ujar Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan.
Lebih lanjut, Purwito menerangkan pertemuan ini juga menjadi momentum strategis untuk membangun sinergi dan konsolidasi antar instansi pusat dan daerah, guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan operasional di lapangan sejalan dengan arah kebijakan nasional. Harmonisasi pemahaman terhadap doktrin dan strategi pertahanan laut menjadi sangat krusial dalam menciptakan keutuhan sistem keamanan maritim nasional.
Kemudian Bupati Natuna, Cen Sui Lan menyampaikan Forum ini tidak hanya menjadi ruang koordinasi teknokratis, tetapi juga panggung kebangsaan untuk membicarakan masa depan kedaulatan laut kita, khususnya di wilayah yang menjadi beranda terdepan NKRI yaitu Laut Natuna Utara .
Bupati perempuan pertama di Natuna itu juga menjelaskan natuna bukan sekadar gugusan pulau pulau. Natuna adalah simbol geopolitik dan saksi bisu pertemuan kepentingan nasional maupun internasional, mulai dari nelayan kecil hingga kapal induk negara-negara adidaya.
“Membentuk Komando Operasi Gabungan Laut Natuna yang mengintegrasikan TNI-AL, Bakamla, KKP, dan Polair Secara Intensif,” terang Cen sebagai langkah strategis dalam paparannya.
Lebih lanjut Bupati menjelaskan Komando ini akan menjadi tulang punggung patroli terkoordinasi, dengan sistem respon cepat terhadap setiap pelanggaran di laut.
Kabupaten Natuna, sebagai wilayah strategis di perbatasan utara Indonesia, membutuhkan kebijakan diskresi dari pemerintah pusat guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan akses, infrastruktur, dan konektivitas harus diimbangi dengan kebijakan afirmatif yang fleksibel dan responsif terhadap kondisi lokal. Dengan diskresi yang tepat, program pembangunan dapat lebih cepat terealisasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Natuna secara menyeluruh.
Adapun kesimpulan rapat koordinasi
forum koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, serta penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia mulai dari: Penguatan sinergi Antar-Instansi, optimalisasi pengawasan terpadu, peningkatan kapasitas SDM dan sarana, penegakan hukum yang tegas dan terukur, pentingnya data dan informasi terpadu
Kesimpulan ini menjadi komitmen bersama untuk terus menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketertiban di wilayah laut Indonesia secara berkelanjutan dan profesional.
Diskominfo/Dani
