PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
Bupati Natuna, Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si dalam temu ramah dengan masyarakat Transmigrasi sebagai salah satu rangkaian kunjungan kerja Wakil Gubernur Kepulauan Riau, di Rumah Makan Sisi Basisir, Senin (19/11) siang mengatakan bahwa pemerintah daerah telahpun berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada terkait penempatan, serta realisasi program transmigrasi yang telah diluncurkan namun tidak terlaksana secara maksimal.
Pada tahun 2012 Pemerintah Daerah sudah menetapkan program untuk mengakomidir perkebunan sawit melalui pembangunan pabrik mini pengolahan sawit di Desa Batubi Kecamatan Bunguran Barat. Namun setelah dilelang perencanaan belum ada investor yang berminat untuk beroperasi dengan alasan ketersediaan bahan baku yang tidak mencukupi target produksi, dimana kebutuhan lahan yang dibutuhkan seharusnya 5-6 Ha lahan sawit (yang dipanen setiap harinya), sedangkan yang tersedia saat ini hanya 1 Ha .
Baru-baru ini Pemerintah Kabupaten Natuna melakukan penandatanganan kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mendukung realisasi pembangunan Pabrik Mini tersebut walaupun dengan kondisi ketersediaan bahan baku yang terbatas, dengan harapan, selain Kelapa Sawit, kopra juga dapat dipadukan menjadi bahan baku solar yang nantinya diiharap dapat membantu operasional masyarakat setempat dengan harga yang lebih ekonomis dibanding solar pertamina.
Selain itu Pemerintah Daerah telah merekomendasikan pelepasan kawasan kepada PT SARS seluas 20 Ha dari 40 Ha lahan yang tersedia, dengan berbagai pertimbangan dan kajian sehingga memungkinkan untuk melanjutkan penanaman kelapa sawit di lahan inti (60%) dan lahan plasma (40%). Untuk itu, Bupati Natuna meminta kepada Pemerintah Provinsi untuk dapat menindak lanjuti rekomendasi tersebut pada kementerian terkait
Menanggapi hal diatas, Wakil Gubenur Kepulauan Riau, DR. H. Muhamad Surya Respationo, SH.,MH berjanji akan menindak lanjuti rekomendasi tersebut dan diharapkan Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna untuk ikut serta dalam koordinasi permasalahan tersebut di Kementerian Kehutanan dan Kementerian Tenaga kerja.
Sudah 17 Tahun permasalahan yang menjadi polemic di wilayah Transmigrasi, Batubi Kecamatan Bunguran Barat belum ada penyelesaian, dimulai dari penempatan masyarakat transmigrasi pada tahun 1995 yang merelokasikan 1.060 Kepala Keluarga yang terdiri dari 80% masyarakat Jawa dan 20% dari warga setempat.
Awalnya, dijanjikan masyarakat yang ikut dalam program transmigrasi akan mendapatkan 0,5 Ha lahan pemukiman/pekarangan, 0,5 Ha lahan usaha pangan dan 2,5 lahan plasma serta keberadaan Perusahaan yang beroperasi sebagai tempat kerja warga.Namun,janji tersebut tidak terpenuhi, dimana saat itu, lahan permukiman dan lahan pertanian masih hutan belantara. Setahun kemudian baru perusahaan yang dijanjikan beroperasi. Namun permasalahannya adalah perusahaan tersebut memanfaatkan lahan masyarakat untuk menanami sawit. (sampai saat ini tanaman sawit tersebut telah berusia 13 tahun dalam kondisi tidak terawat).Sejauh ini, masyarakat transmigrasi telahpun mengambil upaya-upaya penyelesaian sampai ke tingkat pusat, hasilnya kementerian terkait telah melakukan kerjasama dengan PT. Pulau Rupat namun hanya beroperasi selama 4 tahun.
Dalam kurun waktu tersebut, masyarakat bertahan dengan membuat usaha sendiri, sebagai buruh tani sambil menunggu tindak lanjut dari perusahaan yang akan beroperasi mengolah sawit yang sudah memiliki hasil, walaupun tidak maksimal karena pohon sawit yang tidak terawat.
(Bagian Humas Setda. Kab. Natuna : Mz/Alx) 19/11/2012
