Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna tersebut menjadi forum dialog antara MPR RI, pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah untuk membahas berbagai persoalan strategis di wilayah perbatasan.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan bahwa karakter geografis Kepulauan Riau yang didominasi wilayah laut menjadi tantangan dalam pembangunan dan pemenuhan pelayanan dasar, khususnya di daerah kepulauan dan perbatasan seperti Natuna.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan pentingnya kehadiran negara di Natuna. Menurutnya, perhatian terhadap wilayah perbatasan tidak hanya menyangkut pertahanan dan keamanan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kehadiran negara bukan hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ahmad Muzani.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan sejumlah aspirasi dan persoalan strategis yang dihadapi daerah. Aspirasi tersebut meliputi penguatan konektivitas dan keterjangkauan tarif transportasi, pengembangan pariwisata dan Geopark Natuna, Dana Bagi Hasil (DBH), ketahanan pangan serta ketersediaan dan distribusi bahan pokok dan logistik.
Menurut Bupati, kondisi geografis Natuna menyebabkan biaya transportasi dan distribusi kebutuhan pokok masih menjadi tantangan bagi masyarakat. Persoalan konektivitas juga berdampak terhadap mobilitas masyarakat dan pengembangan sektor pariwisata.
Selain itu, Bupati turut menyampaikan pentingnya kebijakan afirmasi bagi wilayah perbatasan, pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil terluar, pemenuhan fasilitas kesehatan dan pelayanan dasar, penguatan kedaulatan ekonomi serta perdagangan internasional, hingga pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
“Kami berharap berbagai persoalan yang disampaikan dapat dibahas dan diurai satu per satu sehingga dapat ditemukan solusi,” ujar Cen Sui Lan.
Kunjungan tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan kehadiran negara di kawasan perbatasan.
