Home / Natuna News / Bupati Natuna sampaikan Usulan pembangunan Wilayah Perbatasan dalam Kunjungan Kerja Mendagri dan Menpolhukam.

Bupati Natuna sampaikan Usulan pembangunan Wilayah Perbatasan dalam Kunjungan Kerja Mendagri dan Menpolhukam.

(wartaKominfo) – Selasa 23 November 2021, Menko Polhukam dan Mendagri beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau pengelolaan perbatasan yang merupakan program nasional sekaligus meninjau capaian target vaksinasi usia anak.

Agenda kegiatan awal dimulai dengan melakukan peninjauan vaksinasi dan penegakan protokol kesehatan covid-19 di Gedung Serindit. Acara berikutnya adalah rapat koordinasi pengelolaan perbatasan Negara di kabupaten Natuna. Rapat koordinasi dibuka dengan sambutan selamat datang yang disampaikan langsung oleh gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, lalu di lanjutkan dengan pengantar yang disampaikan oleh menteri dalam negeri Muhammad Tito karnaviaon sebagai Kepala BNPP. Dalam rapat tersebut Menteri Tito menyampaikan kunjungan kerja ini berfungsi ini mempercepat pembangunan perbatasan.

“Jadi pada kunjungan kerja ini kami ingin meninjau langsung masalah masalah apa saja yang menjadi urgensi yang dapat menghambat percepatan pembangunan. Kemudian masing masing masalah akan kita jabarkan dalam sekala prioritas, yang urgensi akan segera kita follow up. Seperti tadi disampaikan masalah listrik dan sarana prasana akan segera kita evaluasi dan ini akan mejadi prioritas dipusat” Jelas Menteri Tito

Lebih Lanjut menteri Tito menyampaikan tujuan kunjungan kerja ini merujuk pada UUD RI Tahun 1945, NKRI sebagai negara kesatuan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat diluar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

“Ada beberapa hal yang menjadi fokus kunjungan kerja kali ini diantaranya, Menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa, Menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat dan Mengatur pengelolaan dan pemanfataan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya” Tambah Menteri Tito

Wan Siswadi yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan usulan pembangunan wilayah perbatasan, termasuk potensi Kabupaten Natuna sebagai Poros maritim Dunia. Hal ini kemudian menentukan arah pembangunan kabupaten Natuna.

“Seperti yang saya sampaikan Natuna memiliki kekayaan laut yang luar biasa sehingga dijuluki sebagai poros maritim dunia. Tapi kita juga harus melihat masih ada banyak issue pembangunan di Natuna. Saya harap ini dapat menjadi perhatian pemerintah pusat untuk bersinergi melindungi sekaligus mengembangkan wilayah perbatasan, diantaranya : Konflik Laut China Selatan, Natuna rentan terhadap ancaman pertahanan dan keamanan, Potensi sumber daya alam belum termanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, Kawasan Perbatasan masih menghadapi permasalahan mendasar, seperti keterbatasan infrastruktur dasar, aksesbilitas transportasi, komunikasi dan informasi, pendidikan, dan kesehatan, dan Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM, kelembagaan ekonomi masyarakat, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi masyarakat”

Dengan latarbelakang masah tersebut Wan Siswandi sebagai pimpinan daerah Natuna menyampaikan beberapa usulan pembangunan yang dapat dijadikan acuan untuk mempercepat pembangunan di perbaratasan.

“dari beberapa masalah issue pembangunan yang kami sampaikan makan kami telah menyusun beberapa program untuk menyelesaikan masalah tersebut, diantaranya : Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas nasional (Jalan 2 Jalur Sei Ulu-Simp Lanal, Jalan 2 Jalur Batu Hitam – Batu kapal, Teluk Buton – Kelarik, Setengar – Teluk Depeh dll), Pembangunan Embung dan Perpipaan (SPAM), Pembangun Unit Sekolah Baru (Kec Bung Timur), Pembangunan Laboratorium IPA SMP dan Rehabilitasi Sarpras sekolah, Pembangunan SPORT Center wilayah Perbatasan, Pengadaan sarpras pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya mendukung SKPT, Pembangunan sarpras BLK UPT Natuna., Pembangunan amenitas dan Aksesibilitas Geopark Natuna” tambah Wan Siswandi

Pemerintah Kabupaten Natuna berharap dengan kunjungan Mendagri dan Menko Polhukam dapat menjadi langkah awal untuk menstimulus kembali semangat membangun perbatasan setelah wabah covid 19 melanda.

Diskominfo/Patli

x

Check Also

Tembus Rp1,040 T, Pendapatan APBD Natuna 2022 Masih Didominasi Transfer Pusat

MEDIAKEPRI, DPRD Natuna menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Natuna tentang ...