PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
(wartaKominfo) – Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna dengan agenda Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dan DPRD Kabupaten Natuna terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Natuna, Selasa (21/10).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Rusdi dan dihadiri oleh unsur Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, H. Boy Wijanarko Varianto, para Asisten Setda, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Natuna menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah melaksanakan pembahasan secara intensif terhadap RKUA dan RPPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Ia menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan APBD Natuna tahun mendatang, yang berpedoman pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
Penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Natuna menjadi simbol sinergi kedua lembaga dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua I dan II DPRD Natuna Wakil Ketua II DPRD serta sejumlah anggota DPRD lainnya. Dari pihak pemerintah daerah hadir para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selanjutnya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Natuna ini berlangsung penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati dan Pimpinan DPRD.
Dengan terlaksananya penandatanganan kesepakatan ini, diharapkan proses penyusunan APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan tepat waktu dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
Diskominfo/Dani
