PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
Sebuah Pemerintahan ditingkat Desa perlu menyusun perencanaan pembangunan perempuan, supaya lebih berdayaguna dan mampu melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal di keluarga, serta mampu meningkatkan kapasitas dan keterampilannya dalam bermasyarakat.
Perlu kiranya para Kepala Desa memahami betul bagaimana mengintegrasikan persoalan dan isu gender ini di dalam perencanaan pembangunan Desa, sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas pembangunan yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan.
Demikian disampaikan oleh Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si., saat membuka secara resmi Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Aparatur Desa, yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Natuna, di Hotel Tren Central, Jalan Pramuka, Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, pada Rabu (26/02) pagi.
Oleh karna itu Hamid Rizal berharap, perlu kiranya para Kepala Desa memahami betul bagaimana mengintegrasikan persoalan dan isu gender ini di dalam perencanaan pembangunan Desa, sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas pembangunan yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan.
Sementara itu Kepala DP3AP2KB, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yuli Rhamadanita, S.IP., menjelaskan, bahwa tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para peserta yang berkaitan dengan konsep gender, pengarusutamaan gender, PPPG dam ARG serta meningkatkan keterampilan peserta dalam menggali isu-isu perempuan dan anak di tingkat Desa.
Adapun jumlah peserta sebanyak 94 orang, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Staf yang ada di Pemerintah Desa se-Kabupaten Natuna.
Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari itu, turut dihadiri Asisten Administrasi Umum, para Pimpinan Organisasi Perangkat Desa (OPD), para Camat dan Kepala Desa, serta para tamu undangan lainnya. (Pro-Kopim/Jasifah/Seltia)
RILIS PERS, Nomor : 1113 /PRO_KOPIM/2020
