PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
(wartaKominfo) – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Menggelar Webinar Peran Desa dalam Mendukung Pemberian Makanan Tambahan Lokal untuk Percepatan Penurunan Stunting, Secara Daring, Jum’at, 23/06/2023.
Kegiatan ini di gelar sebagai Upaya percepatan penurunan stunting dimulai dari tingkat keluarga dan masyarakat, termasuk pemerintah desa.
Dalam sambutannya Direktur Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito, S.Sos., M.H mengatakan isu percepatan penurunan stunting sangat menjadi perhatian utama pemerintah.
“Stunting masih menjadi perhatian dunia global terlebih bagi Indonesia, karena pengaruhnya terhadap kecerdasan kognitif anak. Permasalahan stunting sangat berkaitan dengan masalah gizi masyarakat serta membutuhkan kerjasama lintas sektor dalam penanganannya. Angka stunting masih tinggi 21,6 sedangkan target yang harus dicapai pada tahun 2024 sebesar 14%, SSGI 2022”. Ujarnya
Direktur Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito, S.Sos., M.H juga menyampaikan laporan hasil kemajuan desa pada nilai konvergensi stunting.
“Dari laporan Kemajuan Desa, jumlah desa dengan nilai konvergensi ibu hamil 60% ada di 45.807 desa, untuk baduta ada di 50.9946 desa, Jumlah desa dengan nilai konvergensi di atas 60% 47.820 desa”. Ucapnya
Sugito, S.Sos., M.H juga mengatakan pihaknya dari kementerian desa akan mendukung program penurunan angka stunting di desa.
“Kami dari kementerian desa akan mendukung program penurunan angka stunting di desa adapun langkah yang akan kami lakukan Memfasilitasi Desa untuk memastikan keluarga berisiko stunting menerima layanan sesuai kebutuhannya dan terjadinya konvergensi layanan di Desa, serta Melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting”. Pungkasnya
Sugito, S.Sos., M.H juga menjelaskan ada beberapa layanan sensitif yang harus di dilakukan di desa demi menekan angka stunting.
Dalam penanganan kasus stunting di desa ada beberapa bentuk layanan intervensi sensitif yang minimal harus ada di desa, meliputi:
1. Keluarga Berencana paska persalinan.
2. Layanan Kelas Pengasuhan dan Pola Asuh ditujukan kepada orang tua dan pengasuh yang memiliki bayi umur 0-2 tahun untuk belajar bagaimana memberikan pengasuhan yang baik. Layanan kelas pengasuhan ini dapat dilakukan di Posyandu melalui Bina Keluarga Balita (BKB) atau di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif.
3. Penurunan kehamilan tidak diinginkan;
4. Calon pengantin melakukan pemeriksaan Kesehatan.
5. Penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga.
6. Penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga.
7. Penerimaan Bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional bagi RT berpenghasilan rendah.
8. Pendampingan bagi keluarga berisiko stunting:
9. Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan.
10. Pemberian pemahaman tentang stunting. Jelasnya
Diakhir sambutannya Direktur Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito, S.Sos., M.H menyampaikan harapan dengan kegiatan Webinar akan menghasil tujuan nyata yaitu angka stunting di desa akan menurun di tahun 2024.
“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat untuk kita semua dan harapan saya semoga angka stunting di desa di seluruh kabupaten kota di Indonesia akan turun sesuai dengan target kita di tahun 2024”. Harapannya
Kegiatan ini di ikuti oleh seluruh perangkat desa, kepada OPD terkait di seluruh Indonesia.
Diskominfo/Sadria
