Pertemuan Tim Pengawas DPR RI dengan OPD, Camat, Lurah/Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat membahas Pembangunan Perbatasan

Melalui semangat Nawacita Pemerintah Republik Indonesia yang telah mengamatkan pelaksanaan pembangunan harus dimulai dari wilayah pinggiran/perbatasan dengan memperkuat, mempercepat  kemajuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah telahpun menyusun pula program pembangunan sebagimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang disinergikan dengan berbagai strategis nasional pengembangan kawasan perbatasan.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Natuna Drs. Hj. Ngesti Yuni Suprapti, Ma dalam sambutannya pada acara Pertemuan dengan Tim Pengawas DPR RI yang dihadiri pula oleh beberapa Anggota DPRD, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, FKPD, Camat, Lurah/Kades se-Bunguran Besar dan Tokoh Masyarakat melalui materi Pembahasan tentang Pembangunan Kawasan Perbatasan, Rabu (18/10) siang di Ruang Kantor Bupati Natuna.

Beliau juga menjelaskan bahwa potensi wilayah perbatasan kawasan strategis nasional meliputi Potensi Pengembangan Sistem Transportasi Internasional ( Transportasi Laut, Pelabuhan UMUM dan Transportasi Udara), Sumberdaya Alam (Perikanan, Migas, Pariwisata, Pertanian dan Perkebunan), Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan – Sematan (Serawak – Malaysia).

Selanjutnya diterangkan pula bahwa saat ini focus pembangunan pada kawasan strategis seperti program Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Kota Ranai, Kawasan Strategis Provinsi Industri Teluk Buton, Kawasan Pariwisata Desa Tanjung, Kawasan Aqropolitan Kelarik dan Batubi dan Kawasan PSPKT Minapolitan Selat Lampa dan Teluk Depih.

Pada kesempatan tersebut Anggota Tim Pengawas DPR RI dari Fraksi PAN H. Sukiman menyampaikan bahwa semua masukan dan pendapat dari seluruh elemen Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna akan menjadi catatan penting bagi melakukan evaluasi kemajuan pelaksanaan pembangunan terutama yang merupakan program kerja Kementerian maupun Lembaga percepatan pembangunan wilayah perbatasan.

Untuk efektifitas serta mewujudkan manfaat yang lebih tepat guna bagi masyarakat, koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat maupun DPR RI harus selalu dijalin agar berbagai permasalahan yang ditemui terkait penyelenggaraan program kerja pemerintah pusat dapat terealisasi sebagaimana yang diharapkan.

(Humas_P/Jasipah)